[caption id="attachment_16371" align="alignnone" width="600"]
Jokowi-Jk (net)[/caption]JAKARTA - Keberpihakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kepentingan nasional akan terlihat dari sikap keduanya jika mendukung pansus angket Freeport dan Pelindo II, yang dibentuk oleh DPR dalam membongkar praktik-praktik kecurangan.
Tapi sebaliknya, jika tidak mendukung pansus maka publik akan menuduh mereka berada dibalik dua kasus yang saat ini sedang disorot oleh publik alias terlibat.Pernyataan ini disampaikan pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/12) mengomentari pembentukan Pansus Freeport dan Pelindo II oleh DPR RI.
Bahkan, Pansus Pelindo II telah merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dari jabatannya. Namun, hingga rekomendasi diterima Presiden Jokowi, hingga hari ini belum ada tindaklanjutnya, yang ada hanyalah pencopotan RJ Lino dari jabatan Dirut Pelindo II.Siti menambahkan, kalau Jokowi dan JK tidak berpihak dan mendukung pansus Freeport dan Pelindo II yang bertujuan untuk menginvestigasi segala bentuk permainan elit-elit negeri, maka opini publik akan terarah kepada mereka bahwa merekalah sebenarnya yang berada dibalik kedua kasus itu.
"Ini juga nanti akan menimbulkan persepsi publik bahwa Setya Novanto bukan pencatut nama presiden dan wapres, tapi justu akan terlihat seperti korban peperangan antar 'genk elit' di kekuasaan," ujarnya lagi.Publik melalui pansus, menurut Siti perlu tahu apa latar belakang Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin membongkar rekaman pembicaraan mereka dengan Setya Novanto. Padahal dengan pansus akan diketahui publik mengapa kasus itu kemudian dibongkar dan siapa mendukung siapa, siapa berperan apa dan siapa dapat apa."Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat.Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus digugat," tegasnya.(ery satria)
Editor : Eriandi
