PADANG - Pengamat Politik, Arifki Chaniago, menyebutkan bahwa lembaga survei lokal di Sumbar menyatakan hanya berdasarkan opini dalam mensikapi Pilgub Sumbar 2020 tidak berdasarkan data. Salah satu lembaga survei yang dimaksud Arifki adalah SBLF.“SBLF ini kan dia membandingkan data di Pilgub Jawa Barat kan, ini tidak ada hubungannya, ini kan lokal, ngapain dia ngacak-ngacak hasil survei orang,” kata Arifki.
Arifki menyebutkan bahwa SBLF bahkan belum mengeluarkan hasil surveinya terkait Pilgub Sumbar 2020.“SBLF ini kan sudah mengeluarkan rilis, tapi surveinya belum keluar, ini aneh. Dia kan belum mengeluarkan hasil survei, tapi statement nya sudah keluar, seolah-olah Malhyeldi menang,” lanjut Arifki.
Arifki menyebutkan harusnya SBLF menunjukan terlebih dahulu data hasil surveinya terhadap Pilgub Sumbar 2020 ini.“Tapi buktinya mana? Kan orang belum mendapatkan hasil surveinya,” ucap Arifki.
Arifki menyampaikan harusnya SBLF jangan bicara dahulu sebelum ada data hasil surveinya terkait Pilgub Sumbar 2020.“Kalau memang begini, jangan dulu ngomong,” kata Arifki.
Arifki menegaskan, lembaga survei harusnya bicara dengan berbasis data.“Ngomong harus berbasis data,” tegas Arifki.
Arifki menyayangkan lembaga konsultan politik lokal yang terlihat seolah-olah bekerja mengikuti trend media sosial sehingga menjadi tidak ilmiah.“Terkesan lembaga konsultan politik lokal yang Sumbar itu seolah-olah bekerja mengikuti trend media sosial. Jadi tidak ilmiah, seharusnya kan konsultan berfikirnya ilmiah, bukan trend yang viral,” kata Arifki.Sehingga dengan kondisi seperti ini lembaga konsultan politik lokal di Sumbar menjadikan masyarakat tidak mempercayai lagi dengan konsultan politik.“Dengan kondisi seperti ini konsultan politik di lokal Sumbar ini sudah mewujudkan bagaimana lembaga konsultan politik ini nggak dipercaya lagi oleh publik, karena mereka ngomongnya nggak pakai data tapi opini,” terang Arifki.
Arifki menerangkan harusnya lembaga konsultan politik berbasis ilmu pengetahuan dan data dan memahami metodelogi bukan berdasarkan opini apalagi meragukan data hasil survei lembaga lain.“Konsultan politik tentu memang orang yang memahami metodelogi, paham struktur ilmiah, yang semuanya berbasis ilmu pengetahuan, jadi diharapkan dengan pemilihan lokal ini memberitahukan kepada republik untuk mengisi sementara pemilihan, tapi ketika dia nggak punya data dan berfikir dengan cara opini atau dengan meragukan oranglain tapi nggak punya data, ini kan sama hal nya, istilah kasarnya hoaks atau fitnah, yang disebut secara kasar kan begitu, karena sebagai konsultan mereka juga seharusnya menjaga itu,” terang Arifki.
Arifki juga menuturkan harusnya lembaga konsultan politik menjadi penjaga ruang demokrasi dengan memberikan pendidikan politik.“Dan selain itu dalam ruang demokrasi bahwa hal-hal yang seperti ini kan bagian dari edukasi politik, jika edukasi ini dilanggar oleh para konsultan artinya harapan kita dengan ilmu pengetahuan ini kan di sia-sia kan oleh lembaga-lembaga survei tertentu,” ucap Arifki. (Zal)
Editor : Eriandi
