JAKARTA - Pihak Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Sumber Daya menegaskan bahwa pengembangan sejumlah destinasi wisata yang dilakukan pemerintah tidak terpengaruh dengan kebijakan Pemerintah yang akan melakukan moratorium anggaran. Sebab, pengembangannya dikelola antara Pemerintah dan Swasta."Jadi, moratorium anggaran sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan sejumlah destinasi wisata yang saat ini dilakukan," kata Tenaga Ahli Bidang Regional Development Kemenko Maritim dan Sumber Daya Bambang Susanto Priyohadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/4).
Sebaliknya, menurut Bambang pihak swasta sendiri saat ini sangat bersemangat untuk turut serta dengan pemerintah melakukan pembangunan destinasi pariwisata itu.Pengembangan pariwisata yang selama ini dilakukan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tentunya, dengan adanya kebijakan penunjang antara lain dengan diadakannya perluasan negara yang dapatkan bebas visa kunjungan.
“Sampai sekarang sudah cukup bagus, sudah ada 11 juta Wisman, (wisatawan mancanegara),” paparnya.Kebijakan yang diambil sekarang, lanjutnya akan terus dikembangkan, salah satunya dengan memperluas kemudahan bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.
Ia mencontohkan kemajuan di Danau Toba, di mana Bandara Silangit sudah ada penerbangan langsung (direct flight) dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut dia, sudah ada investasi hotel dengan kapasitas 1.000 kamar yang akan membuat perputaran ekonomi akan semakin baik.“Raperpres (Danau Toba) sudah ada di Sekretariat Negara, kami menunggu tandatangan Bapak Presiden,” ungkapnya. Kendati begitu, Bambang tidak memungkiri masih terdapat kendala seperti lingkungan air bersih di kawasan tersebut.“Sekarang fokus kami pengembangan perbaikan lingkungan air di kawasan Danau Toba. Kami terus melakukan pengawasan,” katanya. (Ery Satria)
Editor : Eriandi, S.Sos
