PADANG - Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta penggantian lahan masyarakat untuk pembangunan tol harus menguntungkan masyarakat. Karena lahan yang sudah dilewati tol nilai tidak akan bertambah, karena akses akan tertutup.Hal itu disampaikannya menyikapi pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Sumbar, Senin (15/2) di Aula Kontor Gubernur Sumbar. Menurutnya penggantian lahan tanah tol saat ini tidak mempertimbangkan nilai tanah masyarakat.
"Tolong pola pikirnya untuk mengganti lahan tol itu harus menguntungkan masyarakat. Jangan lagi beranjak dari ganti rugi. Sampai saat ini masih mengacu pada ganti rugi, masyarakat rugi,"sebut legislatif PKS tersebut.Ditegaskannya, selama ini tanah yang sudah dilewati tol, nilai tanahnya tidak pernah naik. Karena akses masyarakat pada tol sudah ditutup. Bahkan, sisa tanah setelah pembebasan sulit dimanfaatkan.
"Ini pertimbangannya, nilai tanah disekitar tol itu tidak naik. Karena akses ke tol tidak terbuka seperti jalan umum lainnya,"sebutnya.Menurutnya, ada perbedaan harga tanah ketika ada pembangunan jalan nasional dengan pembangunan jalan tol. Ketika jalan tol dibangun, akses ke jalan tidak leluasa, harus melalui pintu. Kondisi ini yang membuat harga tanah tidak ada peningkatan pada warga.
Sedangkan, ketika tanah masyarakat dibebaskan untuk jalan nasional, maka nilai tanah yang tinggal akan lebih tinggi. Karena memang akses ke jalan utama terbuka langsung."Pola pikir ini harus menjadi landasan menentukan penggantian tanah. Kalau sekarang masih ganti rugi. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta untuk penggantian lahan itu harus ganti untung,"sebutnya.
Diakuinya saat ini untuk menetapkan harga pembebasan lahan tol menggunakan apraisal. Dengan itu mestinya, tim apraisal menggunakan acuan berbeda dengan pembebasan lahan tol.Meski begitu, Syahrul mendukung penyelesaikan pembangunan tol tersebut. Menurutnya, dengan tuntasnya tol Padang-Pekanbaru akan mendongkrak perekonomian dua daerah tersebut.
"Keberadaan tol itu memang untuk memangkas waktu tempuh. Mulai pergerakan orang dan barang. Jika tol ini rampung jelas sangat membantu perekonomian Sumbar dan Riau. Sumbar ada sumber pangan untuk Riau hingga Kepi,"katanya.Selain tol, Syahrul juga menyoroti buruknya kondisi jalan yang menghubungkan Sumbar dengan Riau. Terutama di daerah Rimbo Data, Kampar. Jalan tersebut saat ini dipenuhi dengan lombang menganga di tengah jalan."Jalan itu tolong diperhatikan juga oleh Kementrian PUPR. Kalau jalan malam sepertinya ada yang memanfaatkan dengan membuat macet,"katanya.Hal yang sama disampaikan Anggota DPR RI Komisi V, Tamanhuri. Legislator asal Lampung ini mendorong agar pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan cepat. Karena pembangunan tol itu sangat menguntungkan bagi masyarakat.
"Kita membutuhkan tol ini untuk mendukung perekonomian,"sebutnya.Komisi V DPR RI dipimpin oleh Mulyadi mengatakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka masa reses III DPR RI. Komisi V DPR RI meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera Barat sebagai bagian fungsi pengawasan sekaligus mendapatkan masukan sebagai evaluasi untuk ditindaklanjuti.
"Kita juga bawa pihak-pihak terkait agar bisa langsung merespon jika ada persoalan yang ditemukan di lapangan," katanya.Ia mengatakan ada beberapa proyek strategis di Sumbar yang ditinjau diantaranya jalan tol Padang-pekanbaru, Terminal Tipe A Anak Air, lampu penerang jalan dan proyek padat karya.
"Kita ingin tahu persoalan ril di lapangan. Kita upayakan ada solusinya," katanya.Persoalan yang ditemui di lapangan diantaranya persoalan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru dan akses jalan keluar dari terminal yang relatif masih kecil.
Editor : Eriandi, S.Sos
