padang

Penggunaan Air Tanah untuk Usaha Wajib Berizin 

×

Penggunaan Air Tanah untuk Usaha Wajib Berizin 

Sebarkan artikel ini

BARU 64 BADAN USAHA YANG AJUKAN PERMOHONAN

Kepala Pusat air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Ir. Ediar Usman, MT., dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Eri Naldi  foto bersama usai membuka Sosialisasi Perizinan Air Tanah berbasis OSS-RBA," di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatra Barat, Kamis (23/11). (yuni) 

PADANG – Kegiatan penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha diwajibkan memiliki izin. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Demikian disampaikan Kepala Pusat air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Ir. Ediar Usman, MT., saat membuka Sosialisasi Perizinan Air Tanah berbasis OSS-RBA,” di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatra Barat, Kamis (23/11).

Perizinan air tanah di Sumbar sejak Oktober 2022 kata Ediar kini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu di Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkantor di Kota Bandung, Jawa Barat. “Jadi sejak Oktober 2022, terjadi perubahan kewenangan perizinan air tanah untuk sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada daerah yang termasuk ke dalam Wilayah Sungai (WS) Indragiri-Akuaman, WS Rokan, WS Batanghari dan WS Kampar,” katanya.

WS Indragiri-Akuaman, WS Rokan, WS Batanghari dan WS Kampar disampaikannya merupakan wilayah sungai lintas provinsi, sehingga keduanya masuk kewenangan pemerintah pusat.

Hanya saja, sejak Oktober 2022, tercatat permohonan perizinan air tanah dari wilayah Provinsi Sumatera Barat yang masuk kewenangan Pemerintah Pusat masih relatif sedikit. “Total permohonan yang masuk sebanyak 64 permohonan,” sebutnya.

Jumlah ini terbilang sedikit bila dibandingkan dengan banyaknya badan usaha pengguna air tanah di wilayah provinsi ini. Dia berharap dengan sosialisasi yang dilakukan, bisa memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan tentunya juga pengguna air tanah.

Sosialisasi Perizinan Pengusahaan Air Tanah katanya sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah ditetapkan pada 19 Oktober 2022.

“Keputusan Menteri ini menjadi dasar dalam pelayanan perizinan pengusahaan air tanah pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional,” tegasnya.