[caption id="attachment_43739" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - APBD Sumbar 2017 telah ditetapkan sebesar Rp6,245 triliun. Faksi gabungan PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar meminta penggunaan APBD benar-benar efektif, efesien dan tetap sasaran.
Dalam realisasinya diharapkan SKPD terkait mendahulukan program yang prioritas. Terutama untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat."APBD Tahun 2017 merupakan anggaran dalam masa transisi. Ini dikarenakan banyaknya perubahan dalam peraturan pemerintah. Salah satunya banyaknya pengalihan wewenang dari kabupaten kota ke provinsi. Sementara anggaran terbatas. Untuk itu SKPD harus mengutamakan program prioritas dengan efektif dan optimal," ujar juru bicara Fraksi gabungan PDIP, PKB, dan PBB, Riva Melda.
Fraksi ini juga meminta target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok pemerintah daerah benar-benar terlaksana. Targetnya pun harus dipatok sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Untuk 2017 kenaikan ditargetkan 7,91 persen dibanding tahun lalu.Fraksi Hanura meminta kelapa daerah untuk bisa menjalankan pola penyerapan anggaran yang berimbang, proposional dan berkelanjutan."Terutama untuk penyerapan anggaran di bidang pemerataan infrastruktur. Programnya harus berimbang sesuai dengan kebutuhan kabuapten/kota dan dilaksanan secara berkelanjutan sehingga kebutuhan tersebut tercapai," ujar juru bicara Fraksi Hanura, Armiati.Untuk diketahui, pada APBD 2017, dari anggaran total Rp6,245 triliun itu diantaranya untuk pendapatan daerah senilai Rp6,110 triliun dan belanja daerah Rp6,225 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp4,186 triliun serta belanja langsung Rp2,038 triliun. (Titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
