[caption id="attachment_23568" align="alignnone" width="650"]
Ketua KPPI Sumbar Armiati. (*)[/caption]PADANG - Ketua Koalisi Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Sumbar, Armiati sesali SK dari KPPI pusat tak kunjung ada untuk lembaga ini. Padahal sudah hampir dua tahun anggota dewan masa jabatan 2014-2019 bertugas. KPPI merupakan lembaga yang mewadahi anggota DPRD perempuan. Pusatnya di Jakarta. Untuk Sumbar berpusat di DPRD Sumbar.
Armiati menjelaskan KPPI Sumbar sudah dibentuk sejak September lalu. Terpilih sebagai Ketua, Armiati. Wakil Ketua Endarmy dan Sekretaris, Sitti Izzati Azis. Semuanya merupakan anggota DPRD Sumbar.Sejak September pula susunan pengurus sudah dikirim ke KPPI Pusat. Tapi sampai sekarang belum juga ada kepastian soal SK. Alhasil lembaga itu tak bisa menyelenggarakan program apa-apa.
Menurut Armiati, SK tak kunjung diberikan KPPI Pusat karena ada beberapa anggota dewan perempuan yang mempersoalkan susunan pengurus. Mereka mengatakan pemilihan tak sesuai prosedur karena hanya dipilih oleh perwakilan 11 kabupaten/kota. Padahal di Sumbar 19."Sebenarnya itu tak masalah. Kan sudah lebih setengah ditambah satu dari jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Sumbar," ujar Armiati yang juga Ketua Fraksi Hanura ini, Kamis (21/1). (titi) Editor : Eriandi
