Tak Berkategori  

Pengusaha Didakwa Suap Eni Saragih dan Idrus Marham 4,7 M

Ilustrasi (net)

JAKARTA – Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa telah menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar
Rp4.750.000.000.

“Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi
atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Ronald Ferdinand Worotikan saat
membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis
(4/10).

Menurut Jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih
bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer
(IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI,
Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Johanes sendiri merupakan pemegang 4,3 persen saham Blackgold Natural
Resources. Salah satu anak perusahaan Blackgold yakni, PT Samantaka
Batubara ikut juga menggarap proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Awalnya, Johanes mengetahui adanya rencana pembangunan PLTU mulut tambang
Riau-1 pada 2015. Setelah mengetahui adanya proyek tersebut, Johanes
mengajak perusahaan China Huadian Engineering Company untuk menjadi
investor penggarap proyek itu.

Namun, ‎Johanes meminta kesepakatan kepada China Huadian Engineering Company
agar menyiapkan fee sebesar 2,5 persen atau sekira 25 juta Dollar Amerika
dari nilai proyek 900 juta Dollar Amerika jika proyek PLTU Riau-1 berjalan
lancar.

Diwartakan okezone, fee tersebut rencananya akan dibagikan Kotjo kepada sejumlah pihak yaitu, Setya Novanto, Andreas Rinaldi, Rickard Philip Cecile (CEO Blackgold), Rudy
Herlambang (Dirut PT Samantaka Batubara), Intekhab Khan (Chairman
Blackgold), James Rijanto (Diektur PT Samtaka) dan pihak-pihak lain yang
telah membantu.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20
Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (aci)