JAKARTA - Pemerintah saat ini telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Namun, paket kebijakan ini masih belum berdampak bagi dunia usaha.Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, hingga saat ini para pengusaha masih merasakan ruwetnya aturan-aturan dalam menjalankan usaha. Terutama di daerah, paket kebijakan ini tidak serta merta diikuti oleh deregulasi oleh kepala daerah.
"Paket kebijakan ini kan baru dibuat, tidak akan bisa dieksekusi apabila tidak ada aturan turunan ke bawah," kata Bahlil.Para kepala daerah pun dinilai masih belum sigap untuk menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, pengusaha meminta agar paket kebijakan ini segera diikuti oleh deregulasi dari setiap kepala daerah di Indonesia.
"Seberapa besar kemampuan gubernur dan bupati untuk mengeksekusi kebijakan turun yang pengusaha inginkan adalah harus ditindaklanjuti," jelasnya.Dia mencontohkan, saat ini pemerintah telah memangkas beberapa aturan, khususnya untuk UMKM. Hal ini harus segera diikuti oleh pemangkasan aturan bagi pengusaha skala UMKM di daerah. "Contoh adalah izin dipercepat terutama UMKM," tukasnya.Dengan begitu, maka dampak paket kebijakan akan dapat dirasakan oleh kalangan pengusaha. Sehingga, secara perlahan dampak dari paket kebijakan akan dapat dirasakan pada pertumbuhan ekonomi melalui dunia usaha.(aci)
