[caption id="attachment_49116" align="alignnone" width="650"]
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit memimpin rapat pertemuan Satgas Kosupgah KPK dengan jajaran pejabat Pemprov Sumbar, Rabu (8/2). (*)[/caption]PADANG - Dari Rabu (8/2) hingga satu tahun ke depan, semua operasional Pemprov Sumbar mendapatkan pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). KPK resmi menunjuk satu satuan petugas (Satgas) untuk koordinasi supervisi dan pecegahan (Korsupgah).
Penunjukan Satgas ini juga menindaklanjuti kerjasama Pemprov Sumbar dengan KPK yang sudah dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2016 lalu. Kesepahaman tersebut dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pelayanan publik.Dengan itu, pejabat dilingkungan Pemprov Sumbar tidak dapat bermain-main lagi dalam membuat sesuatu perencanaan maupun penganggaran karena semua sudah dikunci dalam sistem.
"Ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang dilakukan KPK dengan kepala daerah di Sumbar beberapa waktu lalu. Karena KPK ingin fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi itu berjalan dengan semestinya. Untuk itu saya akan bolak-balik ke Sumbar. Apakah rencana itu berjalan sebagaimana yang telah disepakati," ujar Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) KPK, Adlinsyah Nasution usai memberikan arahan pada rapat di Kantor Gubernur terkait pencegahan korupsi, Rabu (8/2) di Ruang Rapat Kantor Gubernur. (yose) Editor : Eriandi
