Tak Berkategori  

Percepat Pembangunan, Sudah Saatnya Padang Dimekarkan

Wahyu Iramana Putra (ist)
Wahyu Iramana Putra (ist)

PADANG – Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra menyarankan agar Padang dimekarkan menjadi Padang dan kabupaten baru. Menurut Wahyu pemekaran tersebut semata mata bertujuan untuk percepatan pembangunan di daerah ini.

Dikatakan Wahyu, dalam prinsip memajukan daerah itu, karena luas Padang ini secara keseluruhan mencapai 694,96 Km², terlalu luas untuk pemanfaatan dana yang akan didapat.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak akan menyanggupi untuk itu, ” katanya (6/8).

“Kenapa demikian, karena hampir Rp1,5 triliun untuk belanja pegawai. Sedangkan APBD kita hanya Rp2,5 triliun tidak pula untuk fisik secara keseluruhan, sebab di dalamnya juga terdapat dana untuk hibah dan bansos. Berapa lagi untuk fisik menurut keluasan daerah 694,96 km²? Daerah kita tidak punya penghasilan lebih, kecuali retribusi. Kontribusi PT Semen Padang hanya berapa, PJU hanya berapa?,” ungkapnya.

Padang bisa dibagi menjadi dua, yaitu Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, sebagian Nanggalo, dan sebagian Lubuk Begalung dimasukan ke dalam wilayah daerah yang baru itu.

Sedangkan Padang lama (Padang Timur, Padang Barat, dan Padang Selatan, red), Padang Utara, Bungus Teluk Kabung, sebagian Nanggalo, dan sebagian Lubuk Begalung tetap menjadi wilayah Padang.

Berkaca kepada kota-kota yang ada dan maju di Indonesia, urai Wahyu, luas wilayah mereka tak seluas wilayah Padang. Seperti, Palembang luas wilayahnya hanya 400,61 km², Surabaya luas wilayahnya hanya 374,80 km². Medan luas wilayahnya hanya 265,10 km²,  Kota Yogyakarta luas wilayahnya 32,50 km².

“Saya tidak mempermasalahan nama. Sebab, bagi saya pemekaran itu bertujuan untuk percepatan pembangunan, percepatan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, jumlah penduduk kita bagi dua, jumlah anggota dewan masing-masingnya tetap 45 orang, sehingga kedua daerah anggota dewannya berjumlah 90 orang. Pegawai kita bagi dua pula, yang 14 ribu, masing-masing daerah menjadi 7 ribu,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Padang ini. (bambang)