[caption id="attachment_34537" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]SERANG – Maraknya kasus vaksin palsu yang beredar di beberapa rumah sakit baik negeri maupun swasta dinilai oleh Wakil Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa, sebagai kelalaian Balai POM dalam menangani peredaran obat-obatan yang ada di Indonesia.
Desmon menganggap, akurasi stempel perizinan yang dilakukan oleh Balai POM perlu diragukan lantaran peredaran vaksin palsu sangat merugikan masyarakat umum. Apalagi itu menyangkut kebutuhan dasar rakyat yakni kesehatan."Di negara lain berbicara tentang makanan obat-obatan itu dikontrol dengan baik, bukan sekadar kedaluwarsa, bukan sekadar stempel perizinan. Kita dijadikan objek orang-orang Balai POM itu. Tapi, keselamatan masyarakatnya itu adalah prioritas daripada label-label halal itu," tegasnya, Sabtu (16/7)
Namun, ia juga menilai kesalahan bukan hanya terletak pada Balai POM. Pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif perlu menggenjot kinerjanya dalam melakukan kontrol terhadap obat-obatan tersebut."Jadi hari ini ada yang salah dengan Balai POM, ada yang salah dengan pemerintah, ada yang salah dengan DPR, kenapa? Di negara lain orang yang merugikan kesehatan masyarakat hukumannya sama dengan kejahatan narkoba," tuturnya.
Desmon juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memperberat hukaman kepada pelaku pemalsu vaksin. Menurutnya, kejahatan para pemalsu vaksin itu harus disamakan dengan kejahatan narkoba."Ini ada kekosongan hukum kalau orang hari ini mau memalsukan apa saja yang membahayakan kesehatan masyarakat ya sesuai hukum pidana yang ada sekarang. Ya paling tinggi-tinggi 6 tahun ya. Itu pun saya enggak yakin, bisa 3 bulan kebanyakan," tegasnya.(aci)
