Perlu Perbaikan, MPR Kritik Masa Aktivasi Peserta BPJS

×

Perlu Perbaikan, MPR Kritik Masa Aktivasi Peserta BPJS

Sebarkan artikel ini

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengingatkan, agar program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS sungguh-sungguh untuk memberikan kesejahteraan rakyat, bukan sebagai pencitraan dari kekuatan politik tertentu.

Irgan juga melihat, masih terjadi disharmonisasi antara payung hukum yang mengatur BPJS, contohnya Permenkes No.1 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Permenkes Rujukan Yankes Perorangan) tidak sejalan dengan dengan UU Rumah Sakit.

Permenkes Yankes Perorangan, kata dia, mengatur bahwa RS Pratama adalah pelayanan kesehatan dasar, seperi halnya Puskesmas atau klinik dokter keluarga.

Baca Juga:  Gabung Lagi Bersama MU, Henderson Tak Mau Jadi Cadangan

Pasien peserta BPJS berobat di pelayanan kesehatan dasar dan setelah tidak mampu ditangani baru kemudian dirujuk secara berjenjang ke rumah sakit tipe C, tipe, B, hingga tipe A.

“Tapi pada praktiknya, ada pasien dari yankes dasar langsung dirujuk ke RS tipe A seperti RSCM di Jakarta,” katanya.

Sebaliknya, UU Rumah Sakit menetapkan bahwa seluruh RS adalah fasilitas kesehatan tingkat sekunder dan tertier.(*/aci)

sumber:antara