PADANG - Tiga Fraksi partai politik (parpol) di DPRD Sumbar resmi ajukan hak interpelasi terkait perjalanan dinas gubernur ke luar negeri dan kinerja BUMD milik Sumbar. Surat resmi dan dokumen pendukung terkait pengusulan hak interpelasi itu telah diserahkan perwakilan ketiga fraksi parpol tersebut pada Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1). Ketiga Fraksi tersebut yakni Gerindra, Golkar dan Demokrat.Dokumen pendukung tersebut diantaranya satu bundel berisi foto-foto perjalanan dinas ke luar negeri dari 2016 hingga 2019, laporan perjalanan gubernur ke luar negeri tahun 2019, peraturan tentang BUMD, dokumen berisi dasar hukum, kajian, landasan, maksud-tujuan hak interpelasi.
Inisiator pengusulan hak interpelasi yakni Fraksi Gerindra yang diwakili Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan syarat pengajuan hak interpelasi pada pimpinan DPRD sudah terpenuhi, yakni harus diusulkan lebih dari satu fraksi dan didukung oleh paling sedikit 10 anggota dewan. Tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar disertai tanda tangan sebanyak 14 anggota dewan dari ketiga fraksi tersebut."Sebenarnya pengajuan ini didukung oleh 4 fraksi, yakni PAN selain Gerindra, Golkar dan Demokrat. Namun karena masih dalam masa reses maka tanda tangan resmi dari PAN belum bisa didapat. Namun secara resmi PAN telah menyatakan ikut mendukung pengajuan hak interpelasi," ujar Hidayat.
Hidayat mengatakan sama dengan yang sebelumnya telah disiarkan Gerindra pada publik bahwa hak interpelasi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumbar yang maju dan berkembang, pemerintahan yang bersih, penggunaan dana APBD yang bertanggung jawab."Selain itu terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait terlalu seringnya gubernur melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Selain juga terkait DPRD menilai lemahnya kinerja BUMD-BUMD milik Sumbar," tegasnya. (titi) Editor : Eriandi, S.Sos
