PADANGPANJANG - Sebuah petisi terkait ISI Padang Panjang mendadak jadi perbincangan. Pasalnya, petisi yang dibuat mengatasnamakan Tenaga Kependidikan ISI Padangpanjang itu ditujukan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.Pantauan Singgalang di situs Change.org hingga Jumat 8 Oktober 2021 pukul 19.12 WIB, petisi berjudul "Pak dan Ibu Menteri, Tolong Tunda Penetapan BLU Institut Seni Indonesia Padangpanjang" itu sudah160 yang menandatangani.
Dalam petisi itu dijelaskan juga bahwa proses usulan PTN BLU oleh pimpinan ISI Padang Panjang terkesan dipaksakan dan terburu-buru, dan tidak melakukan analisa, kajian komprehensif terhadap semua aspek penunjang dan pendukung Sumber Daya Manusia atau sarana prasarana.Berikut bunyi petisi terkait yang Singgalang kutib dari situs Change.org
Dengan hormat,Proses usulan menjadi PTN BLU oleh pimpinan ISI Padangpanjang terkesan dipaksakan dan terburu buru, dengan tidak melakukan analisa dan kajian komprehensif terhadap semua aspek penunjang dan pendukung, dukungan SDM ataupun sarana prasarana.
Usulan dilakukan tertutup tanpa sosialisasi sehingga menimbulkan kesan negatif di internal Tenaga Kependidikan ISI Padangpanjang, muncul nada sumbang kalau proses BLU hanya untuk membatasi penerimaan tunjangan kinerja yang selama ini diterima oleh Tenaga Kependidikan.Selanjutnya sedikit kami gambarkan dari alokasi dana pada DIPA ISI Padangpanjang kondisi tahun 2020 Pp. 65.052.956.125,- terdiri dari rupiah murni Rp. 52.799.848.000,- dan PNBP sebesar Rp. 12.253.108.125,- (81,2% berbanding 18,8%), terlihat ratio kemandirian ISI Padangpanjang untuk membiayai Layanan dan Operasional Pendidikan dan Pengajaran masih belum cukup kuat.
Kami coba sandingkan dengan kondisi Universitas Negeri Padang sebelum menjadi blu terdiri dari Rp. 168.898.833.940,- PNBP dan Rp. 196.850.648.000,- Rupiah Murni dengan data rasio kemandirian sebesar 46,2% berbanding 53,8%.Barangkali tidak apple to apple membandingkan data ISI Padangpanjang dengan Universitas Negeri Padang. Tapi setidaknya menjadi sebuah parameter pada persentase tingkat kemandirian awal sebuah PTN menjadi PPK BLU.
Berikutnya mungkin data beberapa PTN Seni di Indonesia ini bisa menjadi gambaran dan pertimbangan berikutnya, karena dari 5 PTN Seni besar di Indonesia ISI Yogyakarta, ISI Denpasar, ISI Surakarta dan ISBI Bandung belum satupun yang mengusulkan peningkatan pola pengelolaan keuangan menjadi BLU.ISI Yogyakarta di tahun 2021 dengan DIPA Rp. 105.881.004,000,- terdiri dari Rp. 81.032.697.000,- Rupiah Murni dan Rp. 24.848.307.000,- terlihat ratio sebesar 77% berbanding 23%.ISI Denpasar di tahun 2021 dengan DIPA Rp. 64.585.198.000,- terdiri dari Rp. 54.816.185.000,- Rupiah Murni, dan Rp. 9.770.013.000,- PNBP, terlihat ratio sebesar 85% berbanding 15%.ISI Surakarta di tahun 2021 dengan DIPA Rp. 85.950.892.000,- terdiri dari Rp. 69.728.653.000,- Rupiah Murni dan Rp. 16.222.239.000,- PNBP, terlihat ratio sebesar 81% berbanding 19%.
Sehingga dibutuhkan langkah langkah strategis untuk penerapan PPK BLU di ISI Padangpanjang. tidak hanya sekedar proposal rencana yang terkesan terlalu muluk dan halu yang terlampau tinggi.Kami Tenaga Kependidikan tidak menolak Program besar demi kemajuan lembaga kedepan, sayang belum dilakukan berdasarkan analisa dan fakta yang utuh, terkesan hanya kepentingan sepihak sehubungan dengan tunjangan kinerja yang kami terima.
Benar,.. narasi besar PPK BLU adalah untuk peningkatan mutu dan kualitas kinerja lembaga, tapi dengan mengebiri kesejahteraan pegawai, tentunya niat baik itu tidak akan tercapai.“Perut kosong tidak akan menghasilkan kerja yang maksimal Pak Menteri”
melalui surat ini kami sampaikan kepada Pak dan Ibu Menteri untuk bisa mengkaji ulang secara objektif dan menyeluruh terhadap usulan penetapan BLU ISI Padangpanjang. ini bukan penolakan tapi hanya mundur selangkah dengan menunda penetapan sekaligus melakukan upaya percepatan yang lebih terprogram dan terukur.
Editor : Eriandi
