PADANG - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, pada masa new normal atau pola kehidupan baru, menjadi fokus diskusi banyak pihak, temrasuk Direktorat Intelkam Polda Sumbar.Untuk menerima masukan dari berbagai pihak, baik KPU, Bawaslu ,praktisi ,akademisi,wartawan, mahasiswa, dan lainnya, Subdit 1 menggelar diskusi publik, dengan memakai standar new normal, Rabu (24/6), di salah satu hotel di kota Padang.
Dalam acara diskusi tersebut dihadirkan 5 narasumber, yakni Vifner (Bawaslu), Ilham Adelino Azre (Akademisi), Mufti Sarfie (Jadi), dan Andani Eka Putra (dokter spesialis), dipandu Noval Wiska (ketua KI).Dalam membuka acara diskusi, Pj Kasubdit 1 Dir Intelkam Polda Sumbar Kompol Firdamon, mengatakan, membutuhkan masukan dari berbagai pihak, agar Polri khususnya Polda Sumbar bisa meminimalisir gangguan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
Dalam acara diskusi, Dr. Andani Eka Putra mengatakan, selama ini ada fenomena seolah-olah orang yang terpapar covid-19 pasti akan meninggal. Itu merupakan sesuatu pemahaman salah.Stigma negatif yang dibangun selama ini harus segera dihapuskan, karena virus tersebut akan mati karena sinar matahari atau panas, selama ini rasa takut tersebut yang membuat panik banyak orang.
"Pada saat ini belum ada yang meninggal karena murni Corona, tapi penyebabnya latar belakang atau riwayat penyakit sebelumnya yakni jantung,gula, paru dan lainnya, sementara itu karena di bawah tekanan dengan berbagai asumsi pasien semakin drop yang merupakan penyebab semakin Parah dan jatuhnya stamina pasien," ulas Andani.Dani juga menegaskan, yang paling penting bagi pemerintah agar terus melakukan pemeriksaan, khususnya pada orang-orang tanpa gejala (OTG), maka daerah Sumatera Barat sudah melakukan hal tersebut.
Tambah Dani lagi, pada Pilkada mendatang, sebenarnya tidak perlu dicemaskan, karena jika mengikuti protokol kesehatan, memakai masker,cuci tangan, dan jaga jarak, selesai memilih disarankan untuk segera pulang dan mandi."Jika memang pilkada harus dilakukan tidak ada jurus untuk menolak, yang penting berikan pemahaman yang benar tentang covid-19,khususnya pada penyelenggara, sehingga tidak ada rasa cemas pada semua pihak, karena penularan itu akan masuk dari mulut,hidung serta mata,"tegas Dani lagi.Nara sumber lainnya Azre mengatakan, selain kesehatan penyelenggara yang pasti, partai politik juga berpengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan menghadirkan calon-calon terbaik."Selain melibatkan tenaga kesehatan, partai politik juga sangat berpengaruh untuk mendongkrak partisipasi pemilih, khususnya dalam mencalonkan orang-orang yang diminati atau disukai masyarakat,' ulas Azre yang merupakan dosen Fisip Unand.
Hal senada juga disampaikan Muftie, dimana kesiapan penyelenggara harus sebaik mungkin, sehingga tidak lagi ada kerancuan."Jangan sampai KPU menjadi klaster baru jika protokoler kesehatan tidak dilaksanakan dalam setiap tahapan, maka amat perlu kesiapan penyelenggara sehingga tidak ada masalah dikemudian hari," tutur Muftie yang merupakan ketua Jaringan Aliansi Demokrasi Indonesia.
Mufti juga berprediksi, kalau pilkada sebenarnya tidak layak dilakukan 2020, semestinya dilakukan tahun 2021, setelah kondusif dan rasa cemas tidak ada lagi, jika dilaksanakan maka harus membuat gugus tugas dan Polri lebih pro-aktif.Anggota Badan Pengawas Pemilu Sumbar (Bawaslu) Sumbar Vifner mengatakan, ketika pemilu diputuskan maka banyak pihak mengatakan tidak masalah. (ril)
Editor : Eriandi, S.Sos
