LIMAPULUH KOTA - Dalam pelaksanaan Pilkada isu politik uang pasti selalu ada. Karena politik uang bukan isu baru dan selalu seksi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang, isu terkait politik uang masuk salah satu yang rawan dan menjadi ancaman lahirnya pemimpin atau kepala daerah tak berintegritas.Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen, didampingi Divisi Perencanaan dan Data Nova Indra, Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon, Devisi Hukum dan Pengawasan Amfrezer, Devisi Perencanaan dan Data Eka Lidyana, Devisi Tenis Penyelenggaraan Rina Fitri dan Devisi Sosialisasi Arwantri, Minggu (8/12), saat launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota tahun 2020 di aula kantor bupati setempat.
Menurutnya, politik uang ini seperti kentut. Bau ada tapi tidak tahu siapa yang melepaskannya. "Politik uang itu kriminal pemilu. Orang-orang yang pantas menang akhirnya tidak jadi karena politik uang ini. Dan ibaratnya politik uang ini seperti kentut. Bau ada yang melepaskannya tidak tahu," ujarnya.Untuk itu, Amnasmen meminta perekrutan petugas PPK juga harus orang-orang yang tidak terkait dengan calon dan jangan sampai penyelenggara itu jadi corong calon. Menurutnya, jika terjadi bisa saja data yang ada dipermainkan. "Kemudian kita minta orang-orang yang menjadi PPK betul-betul tidak terkait dengan calon. Dan jangan sampai penyelenggara itu jadi corong calon. Ini nanti bisa dipermainkan data," tambahnya.
Selain itu, Amnasmen juga mengatakan beberapa kerawanan dalam Pilkada serentak 2020 mendatang selain politik uang. Dia juga menyinggung begitu besarnya peran media dalam menyampaikan informasi terkait pemilu. Menurutnya, melalui media masa, masyarakat dapat mengetahui siapa sosok calon kepala daerah. Sehingga masyarakat tidak seperti memilih kucing dalam karung."Tidak ada kegiatan KPU yang tidak melibatkan media. Peran media dalam menyampaikan informasi terkait Pilkada ini sangat jelas. Media bisa menggali potensi calon-calon yang muncul agar masyarakat tidak salah memilih. Bagaimana peraturan teknis terkiat ketentuan berkampanye, terkait apa yang boleh maupun yang tidak boleh, kita tunggu," katanya.Sementara itu, Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon, menambahkan, untuk Pilkada Limapuluh Kota sendiri, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp23,3 miliar. Namun kemarin disetujui dalam APBD 2020 hanya sebesar Rp20,5 miliar. Sehingga KPU menilai cukup banyak kekurangan terutama untuk honor petugas."Untuk kekurangan anggaran sebesar Rp3,9 miliar itu, sudah dikomunikasikan dengan Pimpinan Daerah. Insya Allah, kita sudah sampaikan kepada kepala daerah dan sudah bisa diakomodir terkait kekurangan yang ada. Kalau tahapan tidak terganggu ya, tapi honor petugas nanti akan berdampak," sebutnya. (bule)
Editor : Eriandi, S.Sos
