PKL Tanpa Tenda

Oleh Miko Kamal

Pedagang Kaki Lima (PKL) penting. Banyak yang menyebut begitu. Bahkan sering disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian, baik daerah maupun nasional. Sektor ekonomi yang tahan banting. Di masa sulit, yang lain sudah pingsan, PKL tetap berdiri tegap.

Dalam pidato-pidato pejabat pemerintahan, aktivitas PKL sering disebut sebagai “kawah candradimuka” para calon pebisnis. Maksudnya, PKL adalah profesi sementara: langkah pertama untuk segera menjadi pebisnis besar dan tangguh.

Itu lebih ke ota saja. Jual kecap. Status PKL serupa diabadikan. Tidak ada pembinaan yang berarti. Upaya menaikkan kelas PKL nyaris tidak pernah dilakukan. Kalaupun ada, formalitas saja. Sekadar menghabiskan anggaran yang sudah teralokasikan di buku tebal dokumen anggaran. Kenyataannya, banyak PKL yang dari muda sampai tua tetap saja berstatus sama. Kalaupun ada PKL yang sukses menjadi pebisnis besar yang ulet, bukan karena lekat tangan pemerintah.

Selama ini, saya tidak melihat pembinaan serius dari pemerintah terhadap PKL. Bagaimana seharusnya menjadi PKL yang baik: PKL yang tidak menggangu hak orang lain dan tidak mencoreng estetika kota. PKL dibiarkan berjualan seenaknya di atas fasilitas umum serupa bahu jalan, trotoar dan jembatan rancak.

Tidak itu saja. PKL juga bebas mendirikan tenda-tenda mereka yang dilengkapi terpal plastik berwarna biru, hijau atau oranye. Tenda yang tidak tahan lama. Paling juga 3 bulan atau paling lama 6 bulan. Setelah itu, tenda-tenda itu akan terai: warnanya pudar dan sobek di sana-sini.

Sudah masanya kita serius membina PKL. Pertama, membina mereka agar kelak benar-benar bisa menjadi pengusaha besar dan kuat. Yang kedua, membina mereka agar ketika berjualan tidak mengganggu keindahan kota.

Soal yang terakhir (tidak mengganggu keindahan kota), saya mengusulkan PKL tanpa tenda. Semua PKL yang berjualan tidak diizinkan memakai tenda. Langit saja atap area berjualan mereka.

Konsep itu sudah diterapkan di beberapa daerah. Di kota Banda Aceh salah satunya. Tempo hari, di Batam dan Pekanbaru saya lihat begitu juga. Di Padang saja yang belum.

Di Padang, tenda biru, hijau atau oranye lusuh dan bergejebeng dibiarkan tumbuh subur, seperti sudah dimaklumi sebagai penanda khusus PKL. Kalau tidak begitu, tidak PKL namanya.

Di Banda Aceh, yang menerapkan PKL tanpa tenda, saya lihat kursi dan meja disusun di samping kiri dan kanan dagangan. Ada juga yang menyusunya di depan dan belakangan dagangan mereka.

PKL tanpa tenda tidak akan mengganggu benar keindahan kota. Tidak hanya itu, dengan tanpa tenda, beban modal usaha para PKL semakin ringan. Uang pembuat tenda lengkap dengan terpal plastiknya bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

Kalau hujan bagaimana? Tidak berjualanlah. Sesederhana itu. Sebab, hujan kan tidak turun setiap hari. Hitunglah. Jika diakumulasikan, paling dalam setahun hujan turun sebulan saja. Atau, paling keras 2 bulan. Taroklah 2 bulan, berarti dalam setahun, PKL masih dapat kesempatan berjualan selama 10 bulan. Masak iya, kesempatan mengais rezeki yang diberikan Allah selama itu tidak disyukuri?

Tanggal 7 Agustus 2022 ini, kota Padang berusia 353 tahun. Masih banyak masalah yang membelit kota. PKL salah satunya. Sebagian besar PKL kita dengan tenda-tenda bergejebeng di beberapa titik merusak wajah kota. Ada baiknya ulang tahun kota yang ke 353 ini dijadikan momentum menata PKL. Perkenalkanlah konsep PKL tanpa tenda sebagai bagian dari upaya pembinaan PKL kita.

Penulis adalah Pengamat Tata Kelola Kota (Sabang, 10 Agustus 2022)