JAKARTA - Bonus Rp 10 miliar dari Pemerintah, melalui Kemenpora, sedang jadi polemik. Ada persepsi berbeda dari atlet tim Piala Thomas Indonesia dan PBSI.Menurut pemerhati olahraga Djoko Pekik Irianto, polemik bonus ini harus dituntaskan secara serius agar tak menjadi bola liar.
Ia menilai sudah seharusnya kedua belah pihak menyelesaikan secara terbuka agar tidak ada yang dirugikan."Makin kontroversi enggak enak juga. Atlet berpersepsi begini, kemudian PB seperti ini. Jadi harus diselesaikan oleh kedua belah pihak," kata Djoko kepada detikSport, Minggu (2/1).
Seperti diketahui, PBSI mendapat apresiasi dari pemerintah sebesar Rp 10 miliar. Penghargaan itu diberikan oleh Menpora Zainudin Amali yang diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBSI di Wisma Kemenpora, pada 27 Desember lalu.Namun, nominal itu disebut PBSI tak semata-mata murni diberikan kepada Jonatan Christie dkk yang juara Piala Thomas pada Oktober lalu.
Tapi juga diperuntukkan mendukung pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang bersangkutan.Selain itu, juga ada alokasi untuk kegiatan rekrutment, pelatihan, dan pembinaan pemain agar proses penciptaan para juara di Pelatnas Cipayung bisa terus berkelanjutan dan tidak terputus.
Para atlet tim Piala Thomas yang mengetahui kabar tersebut pun kecewa. Salah satunya Hendra Setiawan yang menilai PBSI seharusnya sudah punya anggaran dan alokasi masing-masing.Sehubungan dengan itu, Djoko Pekik pun menyarankan agar Kemenpora bisa turun tangan memberikan kejelasan; apakah bonus memang khusus buat Piala Thomas atau juga buat PBSI -- sehingga bisa dialokasikan ke pembinaan dan pengembangan."Untuk itu, sebaiknya Kemenpora juga memberikan kejelasan kepada PBSI bersama para atlet sehingga tak terjadi salah persepsi (terkait alokasinya). Apalagi kondisi ini kan sudah terlanjur diberikan dan tampaknya belum ada kejelasan," jelas eks Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora."Tapi di satu sisi, selama ini persepsinya kalau sudah ada bonus ya sudah orang per orang. Makanya, kejelasan di bunyi regulasinya (seperti apa) karena pasti ada Permen-nya," imbuhnya mengacu ke regulasi atau Peraturan Menteri sebagai payung hukum bonus tersebut.
"Permen dalam arti begini, ada atlet yang dapat medali di Olimpiade, nah itu akan berbunyi ini sekian, untuk ini sekian, sehingga itu akan mengikat. Jadi ketika dibunyikan maka tak akan saling mengklaim. Harus kedua belah pihak dan Kemenpora diselesaikan lah dengan komunikasi," Djoko menegaskan. (*)
Editor : Eriandi, S.Sos
