PADANG – Polresta Padang masih mendalami persoalan lima orang yang membawa surat bertandatangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi untuk memintai uang ke beberapa pihak.
“Sampai saat ini masih kami dalami, dan belum ditentukan apakah masuk dalam delik penipuan atau tidak,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, Rabu (18/8).
Karena, katanya dari proses yang telah dilakukan serta pemeriksaan saksi, disinyalir bahwa surat yang dibawa oleh lima orang itu merupakan surat asli.
“Hasil pemeriksaan kelima orang itu mereka memiliki bukti-bukti bahwa surat dan tandatangan di dalamnya adalah asli,” katanya.
Setidaknya sampai saat ini ada 21 pihak yang telah mengirimkan uang dengan jumlah beragam ke rekening pribadi para pembawa surat.
“Namun demikian kami tetap tunggu keterangan Bappeda Sumbar untuk klarifikasi, dijadwalkan pada Sabtu depan,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya kelima orang itu juga membeberkan bahwa permintaan uang penerbitan buku itu juga pernah dilakukan pada 2016 dan 2018, saat itu Mahyeldi menjabat Walikota Padang.
“Mereka mengklaim juga pernah menerbitkan buku pada 2016 dan 2018 saat Pak Mahyeldi menjadi walikota, surat atas nama Pak Mahyeldi sebagai wali kota dan tandatangannya mirip,” katanya.
Kelima orang yang mengunakan surat gubernur untuk meminta uang itu adalah Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36) yang diketahui bukanlah pegawai maupun honorer di Bappeda Sumbar.
Surat tersebut tertanggal 12 Mei 2021, bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021, dengan perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat.
Di dalamnya terbubuh tandatangan Mahyeldi Ansharullah, itulah yang digunakan oleh lima orang untuk meminta uang kepada sejumlah pihak.
Dalam surat dibunyikan agar dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Sumatera Barat “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy. (Aci)
