[caption id="attachment_23435" align="alignnone" width="3000"]
Jaksa Agung HM Prasetyo (antara foto)[/caption]JAKARTA - Perseteruan antara Jaksa Agung HM Prasetyo dan pengusaha media Hary Tanoesoedibjo seolah menjadi bagian tersendiri dalam pengusutan kasus dugaan korupsi restitusi Mobile 8 PT Telkom. Banyak pihak menilai, ada motif politik Jaksa Agung di balik pengusutan kasus ini dengan mengadukan SMS Hary yang diklaimnya sebagai ancaman.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan model pengusutan kasus ini tak lebih dari bentuk kegaduhan yang dibuat Jaksa Agung. "Itu sebenarnya dalam terminologi Pak Jokowi telah membuat kegaduhan," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Rabu (10/2).Seharusnya kata politisi PDIP ini, para pembantu Presiden tidak membuat kegaduhan yang justru akan membuat citra pemerintah semakin terpuruk di mata publik.
"Jadi para pembantu Presiden jangan buat kegaduhan. Supaya Pemerintahan Jokowi bisa efektif dan efisien dan cita-citanya bisa tercapai dengan baik. Ini kan masih satu setengah tahun, jadi jangan bikin repot Presiden Jokowi dengan hal-hal seperti itu," tegasnya.Oleh karenanya, dia meminta Jaksa Agung dalam pengusutan kasus ini harus menyingkirkan segala kepentingan pribadi atau pun kelompok."Kan Pak Hary udah ngaku SMS itu dari dia. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Dan saya kira Jaksa Agung (HM Prasetyo) dengan posisi beliau yang strategis ini tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar kepentingan penegakan hukum," harapnya.Trimedya mengaku ada kepentingan pribadi Jaksa Agung dalam pengungkapan kasus ini. Dia membandingkan DPR yang menurutnya sering mendapat SMS tapi tak pernah diadukan ke polisi. (eri satria)
Editor : Eriandi, S.Sos
