[caption id="attachment_2968" align="alignnone" width="650"]
Warga membuka salah satu website yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3) (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)[/caption]JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Almuzzammil Yusuf menyesalkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa situs media Islam, tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Pemblokiran sembarangan terhadap situs-situs itu sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," kata Almuzammil di Jakarta, Selasa (31/3).Menurut dia, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola situs dan berdialog sebelum diblokir.
"Sampaikan surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola situs tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif, baru pemerintah melakukan pemblokiran," terang dia.Selain itu BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah laman tersebut bertentangan dengan ajaran Islam."Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah materi dalam situs itu menyimpang, atau tidak dalam ajaran Islam." imbuh politisi PKS itu. (*/aci)sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
