PADANG - Untuk menekan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan di tiga kota di Sumbar diterapkan PPKM darurat. Namun di balik itu, dengan PPKM darurat, perekonomian masyarakat malah menurun karena berbagai pembatasan kegiatan ekonomi.
"Tidak mudah membuat kebijakan strategis, untuk penangan Covid-19 ini," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Facus Group Discussion (FGD) bertajuk "PPKM Darurat, Masyarakat Keluhkan Masalah Ekonomi" yang digelar Harian Singgalang bekerjasama dengan Satgas Covid-19 dan BNPB, Jumat (16/7).FGD ini menampilkan dua narasumber, Wagub Sumbar Audy Joinaldy dan Pakar Ekonomi Prof Werry Darta Taifur dengan moderator Andahayani. Peserta pun mencapai ratusan orang dari berbagai kalangan.
Audy mengatakan saat ini terlihat kurva kasus terus meningkat, sementara perekonomian menurun. Ketika menurunkan kurva kasus, kata dia, hal itu akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.Terlebih di tiga kota, Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi. Kenapa tiga kota ini masuk level IV dan harus menerapkan PPKM darurat, karena memang dari berbagai indikator kasusnya cukup signifikan karena mereka menerima limpahan dari daerah tetangganya.
"Bukittinggi menerima pasien dari Agam, Padang Panjang dari Tanah Datar, sementara Padang hampir dari seluruh Sumatera Barat. Jadi memang tidak mudah membuat kebijakan penanganannya, karena tentu penanganannya berbeda di masing-masing daerah," sambung Audy.Menurut Audy memang kunci memutus mata rantai corona ialah dengan disiplin terhadap protokol kesehatan. "Ekonomi bisa jalan, tapi komitmen terhadap protokol kesehatan harus ditingkatkan, itu kuncinya," terang Audy.
Dari satu sisi, pihaknya ingin mengendalikan dengan menerapkan PPKM, namun di sisi lain perekonomian jelas akan terdampak. "Jika kita bebaskan masyarakat kita tentunya khawatir kasus akan meningkat. Jadi kuncinya memang disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan mau divaksin untuk meningkatkan imunitas tubuh," katanya.Dia jelaskan, kegiatan ekonomi memang tidak boleh terganggu, namun pihaknya harap komitmen masyarakat. "Makanya ada kebijakan rumah makan boleh buka 30 persen, atau 50 persen. Kita tidak bisa menutup habis. Tapi dengan syarat protokol kesehatan yang sangat ketat," katanya.Sementara pakar ekonomi Prof Werry Darta Taifur mengatakan pada saat kasus Covid-19 turun, masyarakat banyak lengah termasuk pemerintah. "Adanya kesadaran yang rendah di masyarakat karena pengawasan pemerintah yang melemah. Saat ini, banyak tempat wisata, tempat keramaian, rumah makan yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada tempat cuci tangan dan sebagainya," katanya.Kemudian dia juga menyorot soal kepastian kompensasi bagi masyarakat yang tidak jelas. "Masyarakat disuruh diam. Aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi, sementara kepastian kompensasi tidak jelas," katanya.
Ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah. Di saat aktivitas masyarakat dibatasi, sementara kompensasi tidak jelas, ini bisa memicu penderitaan semakin berat. "Pemerintah perlu memperhatikan masyarakat di sektor-sektor informal yang terimbas langsung oleh PPKM darurat ini, bagaimana kepastian kompensasi bagi mereka," katanya. (105)
Editor : Eriandi
