JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan muktamar Bandung, Romahurmuziy, mengisyaratkan islah atau rekonsiliasi menyeluruh usai pencabutan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP muktamar Surabaya oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Karena itu kami menyambut baik usulan para sesepuh, para senior kita, menjadikan momen ini sebagai momentum islah,” kata Romahurmuziy di kantor Kemenkumham Jakarta, Jumat (8/1).
Romahurmuziy yang akrab disapa Romy tersebut menjelaskan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) DPP PPP menyatakan kepengurusan DPP PPP yang sah setelah muktamar Bandung dilaksanakan pada 2015.
Dengan begitu ia berpendapat DPP PPP hasil muktamar Surabaya maupun Jakarta yang dilaksanakan pada 2014 tidak memenuhi ketentuan.