PADANG - Program 1 juta rumah di Sumbar, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non PNS, sepertinya masih jauh panggang dari api. Sebab hingga saat ini masih banyak masyarakat berpenghasilan tidak tetap, tak dapat menikmati rumah bersubsidi tersebut.Data dari Ketua REI Sumbar, Hendra Gunawan, jelang pertengahan 2016, jumlah rumah bersubsidi yang telah dibangun pengembang sekitar 6000 unit, tersebar dari kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 80 persen pembelinya adalah PNS, TNI Polri dan pegawai swasta yang berpenghasilan rendah.
Sedangkan sisanya sekitar 20 persen dibeli masyarakat berpenghasilan rendah tidak tetap."Inilah realitanya, rumah bersubsidi yang seharusnya bisa didapat masyarakat berpenghasilan rendah tidak tetap, justru lebih sedikit dibanding PNS, Polri dan pegawai swasta berpenghasilan rendah," terang Hendra Gunawan, Kamis (19/5).
Dijelaskannya, kondisi itu terjadi karena besar kecilnya penghasilan MBR non PNS tersebut tidak bisa dibuktikan. Sehingga pihak bank, pemberi kredit sering tak menyetujui permohonan mereka."Padahal program 1 juta rumah ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah non PNS," terang Hendra lebih jauh.Karena itu dia berharap, ke depan pemerintah pusat diharapkan fokus memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Mengingat kebutuhan rumah paling banyak tersebut ada pada mereka. Seperti petani, pedagang, buruh harian dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.Kemudian jelas Hendra, kendala lain bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap tersebut, tidak memiliki NPWP. Sedangkan pihak bank selaku pemberi kredit, mengharuskan setiap pemohon pengajuan kredit punya NPWP. (yuke)
Editor : Eriandi, S.Sos
