Tak Berkategori  

Program Penyesuaian Sektor Informal Akibat Krisis Corona

Elfindri (ist)

Elfindri
(Profesor Ekonomi SDM dan Koordinator SDGs UNAND)

DENGAN berbagai langkah kebijakan mengatasi pandemik virus Corona yang dilakukan oleh negara, tentunya akan berdampak besar. Pandemik Corona selain memukul sektor transportasi, hotel dan restoran, yang juga perlu mendapatkan perhatian penting adalah bagaimana nasib UMKM di sektor perdagangan.

Kontraksi ekonomi diperkirakan akan terjadi. Kemampuan Indonesia pada mulanya menurunkan angka kemiskinan sebanyak 180.000 per 1% pertumbuhan ekonomi. Maka ke depan jika saja kontraksi ekonomi bisa menjadi 3% tahun 2020, maka angka kemiskian akan bertambah sebanyak sekitar 360.000 orang di Indonesia.

Penambahan angka kemiskinan juga akan terjadi di daerah-daerah. Diperkirakan penambahan yang terbanyak adalah di daerah perkotaan. Angka kemiskinan akan bertambah disebabkan daya beli masyarakat yang miskin akan semakin rendah akibat kenaikan harga. Kemudian yang ‘rentan miskin’ juga akan masuk ke dalam kategori miskin.

Dalam situasi yang pelik ini, jelas sektor informal perkotaan yang akan mengalami dampak yang paling besar. Dari program seperti social distancing, dan penurunan daya beli.

Ilustrasi sederhana, ketika sekolah dan kampus diliburkan, maka para penjual makanan dan warung di sekolah sekolah akan kehilangan buyers. Angkot ke sekolah akan kehilangan tumpangan. Para pedagang di daerah tujuan wisata, baik pedagang makanan, pedagang cedera mata, tukang parkir, kedai kopi, sekarang tidak akan memiliki pembeli.

Konfirmasi misalnya di Jakarta saja occupancy rate hotel sudah di bawah 30%. Air line industry apa lagi. Setiap penerbangan banyak yang membatalkan tiket, jumlahnya lebih dari separuh. Tidak terkecuali semakin sepinya penumpang ojek dan taksi online, namun pesanan makanan melalui ojek online mungkin akan semakin meningkat.

Di daerah-daerah yang sebelumnya ramai, akibat kebijakan social distancing, maka aktivitas ekonomi akan lumpuh. Jelas kebijakan untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewewenangan masing-masing. Apalagi pada saat situasi kepanikan, untuk berbagai keperluan seperti alat kesehatan, makanan pokok, cendrung mulai bermasalah di lapangan. Bisa jadi karena penumpukan, maupun bermasalah karena masalah transportasi.

Program Penyesuaian Akibat Krisis
Sumatera Barat dan kabupaten dan kota sesuai dengan kewewenangannya, dapat segera menyusun skenario dampak dari krisis pandemik Corona ini.

Hal yang diperlukan adalah masing-masing pemerintah kota dan kabupaten, yang kemudian diturunkan ke kelurahan adalah: Pertama: dapat mengimpun nama-nama usaha sektor informal, yang berada di kawasan mereka. Data dasar ini dapat dijadikan sebagai target baru dalam program penyesuaian akibat virus Corona. Rumah tangga miskin dan khususnya bekerja sektor informal, sebaiknya didata, dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari program penyesuaian.

Kedua, pemerintah daerah dapat segera menyisir mana di antara program yang sudah mendapatkan persetujuan, untuk dapat dilakukan program penyesuaian. Pengalihan terhadap program darurat perlu mendapatkan persetujuan DPRD setempat, berupa peralihan program yang tanggap dengan dampak krisis.

Ketiga setelah persetuan anggaran, kemudian dapat dibuatkan program yang sensitif terhadap perlindungan kesehatn. Subsidi masker dan sabun dapat diupayakan pada rumah tangga yang beresiko berhadapan langsung dengan masyarakat luas, seperti para pedagang di pasar pasar terbuka.

Keempat Program bantuan pangan masih memungkinkan dilihat sebagai salah satu paket. Batuan harga pangan bisa dilakukan oleh Bulog, melalui operasi pasar, namun jika dibuat per kelurahan, maka data yang sudah dihimpun bisa dijadikan sebagai dasar untuk menargetkan program sampai kepada mereka yang paling berhak. Model program berkartu masih memungkinkan.

Kelima, hal lain juga bisa diciptakan melalui program pekerjaan semi. Pekerjaan setengah hari dengan upah separo bisa diarahkan untuk program pembersihan sarana umum, bandar-bandar kota, pembersihan dan penyemprotan. Ini dapat disediakan melalui skema cash for work. Menurut Vivi Alatas, ekonom Bank Dunia di Jakarta, program BLK termasuk bermanfaat, dan Indonesia sudah berpengalaman menangani hal ini.

Zakat Infaq dan Sedekah
Kepada masyarakat di kelurahan, mulai membangun group Whats App. Kemudian identifikasi siapa keluarga keluarga yang potensi zakatnya ada.

Berkoordinasi dengan petugas zakat masjid, kemudian mulai membuat eksekusi program penarikan zakat, termasuk pendistribusian dana zakat. Utamakan untuk pangan pendidikan, dan kesehatan.

Galakkan manajemen zakat, karena mereka yang mengelola bisa berbasiskan masjid, bisa juga berbasiskan komunitas setempat. Bahkan isi program bisa dirembukkan dengan manajemen masjid.

Dengan serangkaian program pengalihan dana desa, ke dana untuk keperluan kesehatan dan program perlindungan sosial, program yang juga diinisiasi oleh masyarakat sangatlah penting artinya. (*)