[caption id="attachment_15527" align="alignnone" width="694"]
M Qodari. (*)[/caption]JAKARTA - Tingkat kepuasan publik menurun dari 57,5 persen ke 40 persen, terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sepanjang enam bulan terakhir.
"Salah satu indikator menurunnya kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi-JK adalah mahalnya harga kebutuhan pokok," ungkap pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei nasional "Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta, Kamis (8/10).Selain itu, lanjut Qodari, pemerintah juga dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya harga BBM.
"Alasan lain, program dan visi misi pemerintahan Jokowi-JK belum terbukti," paparnya.Hasil survei nasional itu juga mengupas beberapa program pemerintahan yang tidak disukai publik, yang menjadi indikator menurunnya tingkat kepuasaan terhadap pemerintah Jokowi-JK.
"Program tersebut di antaranya kenaikan harga BBM, kinerja yang belum terbukti, harga kebutuhan pokok semakin mahal, pelayanan kesehatan sulit, dan ekonomi kurang stabil," ujarnya.Terkait metode survei yang dilakukan, Qodari menjelaskan survei pengumpulan data dilakukan pada 14 hingga 22 September 2015. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.
Survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang, dengan margin of error kurang lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen."Dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi, tampak bahwa secara umum responden survei ini mirip dengan populasi," kata Qodari.Indo Barometer juga melakukan survei terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla, tiga lembaga legislatif (DPR, MPR, DPD RI) dan jajaran kementeri Kaninet Kerja-nya Jokowi-JK.Dari hasil survei terhdap kinerja Wapres JK, ternyata kepuasaan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen, yang penurunannya mencapai 11,2 persen.
Selain itu, lanjut Qodari, tingkat penurunan kepuasan juga terjadi pada kinerja menteri kabinet kerja."Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasaan publik turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen atau turun 9,7 persen," tuturnya. (Ery)
Editor : Eriandi, S.Sos
