oleh

Puluhan Pekerja Pertamina Sumbar Tolak Bisnis LNG Dialihkan ke PGN

PADANG  –  Puluhan pekerja PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina (SPP) UPms I menggelar aksi penolakan terhadap rencana pengalihan proses bisnis LNG melalui holding migas ke PGN. Pada aksi yang digelar Senin (28/7) di TBBM Teluk Kabung, mereka menilai, pengalihan itu hanya akan merugikan negara.

“Pengalihan bisnis gas existing, LNG existing, Jargas, dan SPBG dari Pertamina ke PGN akan menyebabkan potensi kerugian negara, karena kepemilikan saham publik, yaitu pengusaha swasta/lokal/asing di PGN sebesar 43,04 persen,” kata Perwakilan SPP UPms I, Muhammad Luthfi.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) yang merupakan induk organisasi dari SPP UPms I disampaikan Lutfi menilai bisnis LNG merupakan bisnis masa depan perusahaan yang harusnya dijaga eksistensinya, sehingga negara akan mendapatkan 100 persen keuntungan yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dari itulah, mereka menuntut agar Pemerintah tetap mempertahankan proses bisnis LNG pada PT Pertamina yang keuntungannya 100 persen bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat, dimana 100 persen sahamnya adalah milik negara.

“Kami yakin mampu mengelola bisnis ini,” tegas Lutfi yang didampingi Koordinator Lapangan, Hery Setyawan, dan perwakilan SPP UPms lainnya, Muhammad Abdul Rasul.

Disampaikannya pula, produksi LNG Indonesia saat ini sebesar 16 MT atau sekitar 7 persen LNG Dunia dan cadangan gas nasional sebesar 135 TSCF. “Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar kelima setelah Qatar, Malaysia, Australia dan Nigeria. Kapasitas Kilang LNG Indonesia sebesar 28,7 MTPA, artinya masih ada potensi untuk meningkatkan penjualan dari hasil produksi baik untuk domestik ataupun pasar ekspor,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Republik Indonesia (cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana Bisnis LNG yang mendukung Security of supply nasional, baik jangka pendek ataupun jangka panjang karena proses bisnis LNG yang bersifat jangka
panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional.

“Apabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh pemerintah, maka kami sepakat akan menggelar aksi nyata dengan jalan menyetop segala aktivitas kerja selama beberapa saat untuk melakukan perenungan,” tuturnya.

Aksi kemarin, selain penyampaian pernyataan sikap dan deklarasi, juga diakhiri dengan doa bersama. Aksi itu juga diikuti Operation Head DPPU Minangkabau, Abdul Muis, Operation Head TBBM Teluk Kabung, Andi Ramadhan, Eksekutif Sales Retail Wilayah IX, Handy, Junior Sales Eksekutif LPG Sumbar, Feri Ariel Jainudin, dan lainnya. (yuni)

Berita Terkait