Laporan Musriadi Musanif /Wartawan UtamaBAK petir di siang bolong. Tiba-tiba saja Detasemen Khusus (Densus) 88 beraksi. Dua warga Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, ‘dijemput’ dan dibawa langsung ke Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/3) lalu.
Kalau sudah Densus Polri yang beraksi, perkaranya tak bisa dianggap main-main. Ini masalah orang yang tersangkut terorisme, radikalisme, dan ‘gerakan perlawanan’ terhadap pemerintahan yang sah dengan mendirikan negara baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ingin mereka ganti dengan Negara Islam Indonesia (NII).Petir kian menggelegar. Suasana semakin buncah, ketika Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, sebanyak 1.125 orang di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi anggota jaringan teroris NII. Sebanyak 292 orang di antaranya, berada di Kabupaten Tanah Datar.
“Sasek di ujuang jalan, kambali ka pangka jalan (sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan). Pemerintah harus mengajak niniak mamak untuk baiyo batido (pemerintah harus mengajak niniak mamak berunding dan bermufakat),” kata Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar Hardisiswan Dt. Marah Bangso, kemarin.Di Minangkabau, tegasnya, soal pemahaman adat dan agama tidak diulang-ulang menyampaikannya kepada anak nagari. Dengan demikian, sebut beliau, peluang anak nagari terpapar paham-paham di luar yang lumrah di tengah-tengah masyarakat, bisa saja terjadi, tentunya termasuk paham radikalisme dan terorisme, sebagaimana yang diungkap dan ditangkap jajaran kepolisian di Nagari Barulak itu.
Barulak sebenarnya adalah nagari tenteram dan damai. Selain karena warganya mengamalkan adat dengan ketat, mereka juga penganut Islam taat. Di daerah paling ujung utara Kabupaten Tanah Datar itu, organisasi Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya berkembang pesat. Anggotanya menyebar di jorong-jorong.“Iya, Nagari Barulak adalah salah satu basis Muhammadiyah di Luak Nan Tuo,” kata Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tanah Datar Asmet Syamsu. Itu artinya, menjadi hal yang sangat mengherankan, penganut radikalisme bisa tumbuh pula di nagari itu.
[caption id="attachment_138403" align="alignnone" width="650"]
Ketua Majelis Kerapatan Nagari (MKAN) Batipuah X Koto dan Padang Panjang Basrizal Dt. Pangulu Basa.(ist)[/caption]“Pemkab Tanah Datar harus bergerak cepat menyikapi informasi ratusan warga terpapar radikalisme itu. Cepat lakukan koordinasi dengan pimpinan Polri. Pastikan keberadaan jaringan teroris itu di Tanah Datar. Di nagari mana saja, orang-orangnya siapa, lalu aktifitas apa yang mereka lakukan,” sebut Ketua Majelis Kerapatan Nagari (MKAN) Batipuah X Koto dan Padang Panjang Basrizal Dt. Pangulu Basa.
Dt. Pangulu Basa yang merupakan tokoh adat masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang itu menegaskan, bila orang-orang yang sudah teridentifikasi itu benar-benar terlibat jaringan NII, radikalisme, atau gerakan terorisme tersebut, maka mereka harus diberi pembinaan, baik oleh pemerintah, daerah maupun pemuka adat dan tokoh masyarakat.Sedangkan yang sudah memenuhi unsur pidana dan mengancam sendi-sendi keutuhan NKRI, tuturnya, maka mereka harus diproses sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain berkoordinasi dengan pimpinan Polri, Basrizal juga meminta Pemda Tanah Datar mengambil inisiatif, mengajak pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuda, tokoh-tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat lainnya berembuk, lalu mengambil langkah nyata untuk merangkul warga yang ‘tersesat’ jalan itu,“Rangkul mereka kembali. Persempit ruang bagi penyebaran paham intoleran, radikalisme, dan terorisme di Luak Nan Tuo ini. Pemerintahan nagari, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan parik paga nagari agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang di nagari masing-masing,” kata Basrizal yang juga merupakan ketua KAN Nagari Batutaba, Kecamatan Batipuh Selatan.Bila ada pendatang di nagari, menurutnya, harus dipastikan latar belakangnya, kegiatannya, dan pemantauan dilakukan secara ketat. Hal ini juga berlaku pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang mereka laksanakan di nagari.Menurutnya, kita tidak boleh lengah terkait radikalisme dan terorisme. Itu artinya, kata beliau, kita tidak mudah saja percaya dengan propaganda, padahal realitasnya merusak agama, dan berbahaya untuk kelanjutan NKRI.
“Pendidikan sejarah bangsa, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk aparat, harus kembali kita segarkan dan berkelanjutan,” sebutnya menawarkan solusi.Ihwal desakan agar pemerintah daerah bersikap proaktif, tidak saja datang dari tokoh adat seperti Dt. Marah Bangso dan Dt. Pangulu Basa itu, tetapi juga dari akademisi dan cendikiawan, di antaranya Dr. Syukri Iska, M.Ag dan Dr. Irman, M.Si.
[caption id="attachment_138380" align="alignnone" width="683"]
Dr. Syukri Iska[/caption]Syukri adalah dosen dan direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, serta pernah menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Irman adalah tokoh cendekiawan Nagari Barulak yang juga pernah menjadi wakil ketua DPRD Tanah Datar selama tiga periode.
