Tak Berkategori  

Radikalisme di Nagari Barulak Sudah Duduk Letak Perkaranya  

Ilustrasi (antara foto)

Laporan Musriadi Musanif /Wartawan Utama

BAK petir di siang bolong. Tiba-tiba saja Detasemen Khusus (Densus) 88 beraksi. Dua warga Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, ‘dijemput’ dan dibawa langsung ke Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/3) lalu.

Kalau sudah Densus Polri yang beraksi, perkaranya tak bisa dianggap main-main. Ini masalah orang yang tersangkut terorisme, radikalisme, dan ‘gerakan perlawanan’ terhadap pemerintahan yang sah dengan mendirikan negara baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ingin mereka ganti dengan Negara Islam Indonesia (NII).

Petir kian menggelegar. Suasana semakin buncah, ketika Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, sebanyak 1.125 orang di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi anggota jaringan teroris NII. Sebanyak 292 orang di antaranya, berada di Kabupaten Tanah Datar.

“Sasek di ujuang jalan, kambali ka pangka jalan (sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan). Pemerintah harus mengajak niniak mamak untuk baiyo batido (pemerintah harus mengajak niniak mamak berunding dan bermufakat),” kata Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar Hardisiswan Dt. Marah Bangso, kemarin.

Di Minangkabau, tegasnya, soal pemahaman adat dan agama tidak diulang-ulang menyampaikannya kepada anak nagari. Dengan demikian, sebut beliau, peluang anak nagari terpapar paham-paham di luar yang lumrah di tengah-tengah masyarakat, bisa saja terjadi, tentunya termasuk paham radikalisme dan terorisme, sebagaimana yang diungkap dan ditangkap jajaran kepolisian di Nagari Barulak itu.

Barulak sebenarnya adalah nagari tenteram dan damai. Selain karena warganya mengamalkan adat dengan ketat, mereka juga penganut Islam taat. Di daerah paling ujung utara Kabupaten Tanah Datar itu, organisasi Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya berkembang pesat. Anggotanya menyebar di jorong-jorong.

“Iya, Nagari Barulak adalah salah satu basis Muhammadiyah di Luak Nan Tuo,” kata Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tanah Datar Asmet Syamsu. Itu artinya, menjadi hal yang sangat mengherankan, penganut radikalisme bisa tumbuh pula di nagari itu.

Ketua Majelis Kerapatan Nagari (MKAN) Batipuah X Koto dan Padang Panjang Basrizal Dt. Pangulu Basa.(ist)

“Pemkab Tanah Datar harus bergerak cepat menyikapi informasi ratusan warga terpapar radikalisme itu. Cepat lakukan koordinasi dengan pimpinan Polri. Pastikan keberadaan jaringan teroris itu di Tanah Datar. Di nagari mana saja, orang-orangnya siapa, lalu aktifitas apa yang mereka lakukan,” sebut Ketua Majelis Kerapatan Nagari (MKAN) Batipuah X Koto dan Padang Panjang Basrizal Dt. Pangulu Basa.

Dt. Pangulu Basa yang merupakan tokoh adat masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang itu menegaskan, bila orang-orang yang sudah teridentifikasi itu benar-benar terlibat jaringan NII, radikalisme, atau gerakan terorisme tersebut, maka mereka harus diberi pembinaan, baik oleh pemerintah, daerah maupun pemuka adat dan tokoh masyarakat.

Sedangkan yang sudah memenuhi unsur pidana dan mengancam sendi-sendi keutuhan NKRI, tuturnya, maka mereka harus diproses sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain berkoordinasi dengan pimpinan Polri, Basrizal juga meminta Pemda Tanah Datar mengambil inisiatif, mengajak pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuda, tokoh-tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat lainnya berembuk, lalu mengambil langkah nyata untuk merangkul warga yang ‘tersesat’ jalan itu,

“Rangkul mereka kembali. Persempit ruang bagi penyebaran paham intoleran, radikalisme, dan terorisme di Luak Nan Tuo ini. Pemerintahan nagari, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan parik paga nagari agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang di nagari masing-masing,” kata Basrizal yang juga merupakan ketua KAN Nagari Batutaba, Kecamatan Batipuh Selatan.

Bila ada pendatang di nagari, menurutnya, harus dipastikan latar belakangnya, kegiatannya, dan pemantauan dilakukan secara ketat. Hal ini juga berlaku pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang mereka laksanakan di nagari.

Menurutnya, kita tidak boleh lengah terkait radikalisme dan terorisme. Itu artinya, kata beliau, kita tidak mudah saja percaya dengan propaganda, padahal realitasnya merusak agama, dan berbahaya untuk kelanjutan NKRI.

“Pendidikan sejarah bangsa, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk aparat, harus kembali kita segarkan dan berkelanjutan,” sebutnya menawarkan solusi.

Ihwal desakan agar pemerintah daerah bersikap proaktif, tidak saja datang dari tokoh adat seperti Dt. Marah Bangso dan Dt. Pangulu Basa itu, tetapi juga dari akademisi dan cendikiawan, di antaranya Dr. Syukri Iska, M.Ag dan Dr. Irman, M.Si.

Dr. Syukri Iska

Syukri adalah dosen dan direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, serta pernah menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Irman adalah tokoh cendekiawan Nagari Barulak yang juga pernah menjadi wakil ketua DPRD Tanah Datar selama tiga periode.

“Saya prihatin dengan informasi banyaknya warga terpapar radikalisme itu. Menurut saya, bupati harus memvalidasi kebenaran informasi itu dengan berbagai indikator radikalisme. Apalagi ini dikaitkan pula dengan NII, yang secara organisasi sudah lama tidak ada di Indonesia ini,” kata Syukri.

Agar persoalan tuntas sampai ke akar-akarnya, sebut dia, pemerintah juga harus mengikutsertakan ulama dan niniak mamak. Perlu, sebutnya, berkolaborasi dan bersinergi untuk peningkatan literasi, atau pemahaman tentang Islam yang moderat.

Syukri menyebut, kini sudah saatnya umat dicerdaskan, sehingga mereka memahami secara benar tentang konsep bernegara dalam Islam, toleransi dalam keberagaman suku dan penganut agama, dan lain-lain.

Di lingkungan kampus, khususnya IAIN Batusangkar, menurut Syukri, mahasiswa, dosen, dan para karyawan sudah melakukan antisipasi sejak dini, karena sudah ada kajian-kajian tentang Islam moderat tersebut. “Ada juga materi terkait Fiqh Siyasah atau politik yang umumnya diajarkan di semua jurusan,” jelasnya.

Meragukan data

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Barat Dr. Adil Mubarak mengakui, sebenarnya banyak juga pihak yang meragukan data yang dirilis Mabes Polri, terkait jumlah warga Sumbar yang terpapar radikalisme dan menjadi anggota NII.

Dr. Adil Mubarak

“Pemda mestinya segera merespon secara resmi data yang dirilis Polri tersebut. Setahu kami, sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah secara khusus tentang data tersebut,” ucapnya menjawab Singgalang via aplikasi WhatsApp pada jaringan pribadi (japri).

Kemudian, imbuhnya, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan para pihak, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat, untuk menggali kevalidan data tersebut, dan tentunya hal itu sebagai dasar menyusun langkah-langkah  strategis, dalam mengurangi tensi keresahan, yang sedang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita.

Data tersebut, kata dosen Universitas Negeri Padang (UNP) itu, oleh pemerintah daerah bisa dijadikan pemicu untuk meningkatkan kewaspadaan, terhadap gerakan penyebaran virus radikalisme dan mengarah ke terorisme ini.

“Banyak juga kalangan yang meragukan data tersebut, maka pemda dalam hal ini juga harus memberikan informasi yang proporsional, agar publik bisa lebih tenang dan rasional melihat data yang dirilis. Perlu ada kolaborasi yang sinergis di antara stakeholder, pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Adil berpendapat, ekspos data warga Sumbar yang menjadi anggota gerakan NII yang jumlahnya ribuan itu, menjadi pengingat bagi semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Bahwa kita sedang aman-aman saja, sebutnya,  ternyata belum sepenuhnya demikian.

FKPT, tuturnya, adalah organisasi yang di dalamnya adalah masyarakat. Tugas forum ini, ujarnya, memang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap meluasnya gerakan radikalisme mengarah ke terorisme ini, melalui pelibatan masyarakat secara luas.

“Kita ikut berpartisipasi memperkuat daya tangkal masyarakat, terhadap virus-virus radikalisme yang disebar oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov, Kesbangpol, Polda dan beberapa kelompok masyarakat,” jelasnya.

Dengan data tersebut, ajak Adil, mari semua pihak bersinergi dan berkolaborasi melakukan tindakan pencegahan yang masif dan lebih efektif, memberikan edukasi, serta meningkatkan literasi tentang radikalisme dan terorisme.

Dikatakan, atas data tersebut ada yang tidak setuju, maka ini perlu kita kritisi. Kita kawal proses hukumnya, supaya  tidak ada yang dikorbankan atau diskriminatif. “Saya yakin, semua  kita sangat terkejut dan resah. Untuk itu, perlu ada langkah konkret agar semuanya clear (jernih),” katanya.

Selesai

Persoalan terorisme, radikalisme dan gerakan NII itu, sebenarnya di tingkat Nagari Barulak sudah selesai. Semua elemen masyarakat telah berkoordinasi dalam rapat khusus untuk membahas hal tersebut, pada 29 Maret 2022 lalu.

Dr. Irman.(ist)

Cuma saja, Irman –sebagaimana narasumber lainnya—mendesak Pemkab Tanah Datar juga melakukan hal serupa, dengan yang dilakukan di Nagari Barulak. Bedanya, kalau di nagari melibatkan lembaga unsur, maka di tingkat kabupaten mengikutsertakan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), plus niniak mamak, bundo kanduang, akademisi, organisasi sosial masyarakat, pemuda, dan lain-lain.

Irman menjelaskan, setelah selesai rapat, semua pimpinan lembaga unsur di Nagari Barulak menandatangani kesepakatan tertulis, terkait dengan usaha antisipasi terhadap gerakan radikalisme dan terorisme itu.

Penandatangan kesepakatan itu adalah Irman dari unsur cadiak pandai, H. MY. Dt. Bagindo Sati (unsur ulama), Lelis Suryani (unsur Bundo Kanduang), Arif Fadlillah (unsur pemuda), M. Dt. Bandaro Bodi (walinagari), HA. Dt. Puncak Dirajo (ketua KAN), dan A. Dt. Sati Nan Panjang dari unsur Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Barulak.

Apa saja kesepakatannya? (1) Setiap warga masyarakat Nagari Barulak yang pernah mengikuti pengajian dengan kelompok yang baru saja dilakukan penegakan hukum oleh pihak terkait, mulai saat ini untuk menghentikan semua aktivitas pengajian di wilayah Nagari Barulak;

(2) Setiap warga masyarakat Nagari Barulak tidak dibenarkan mengadakan dan mengikuti pengajian agama secara berkelompok di rumah-rumah; (3) Setiap warga masyarakat Nagari Barulak yang akan melakukan kegiatan keagamaan seperti wirid pengajian, ceramah agama, serta pengkajian agama Islam, harus diadakan di tempat-tempat umum seperti masjid, mushalla, dan surau, kecuali wirid yasin, shalawat dan berzanji, serta kegiatan lain sesuai dengan norma adat salingka nagari;

Dan (4) melaporkan kepada kepala jorong atau pemerintah nagari jika terdapat aktivitas masyarakat yang mencurigakan, serta tamu yang baru datang, dan berindikasi adanya pengajian-pengajian kelompok tertentu.

Irman menjelaskan, sanksi bagi pelanggar dari ringan hingga berat; yakni pelaku dan orang tuanya dipanggil, tidak dilayani semua urusan administrasi di pemerintahan  nagari dan urusan adat. Bila urutan sanksi demi sanksi tidak juga diindahkan, tegasnya, maka yang bersangkutan tidak lagi dianggap sebagai warga dan anak nagari Barulak.

Terkesan lamban

Terkesan lambannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyikapi rilisan data dari Mabes Polri, terkait dengan ratusan warganya menjadi anggota NII, nampaknya ada benar juga. Padahal, desakan pemuka masyarakat dan tokoh adat nyata sekali derasnya. Hampir semua ‘mata panah’ diarahkan kepada pemerintah daerah.

Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wakil Ketua DPRD Anton Yondra yang dimintai pendapat, menggunakan jaringan pribadi pada aplikasi WhatsApp, sama sekali tidak memberikan respon apapun, sejak pesan dikirim pukul 06.23 WIB, Rabu (19/4) hingga berita ini ditulis pukul 15.00 WIB, tidak memberikan konfirmasi apapun.

Diam saja dia. Padahal bumi sudah buncah. “Saya tanya ajudan dulu,” jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Yusrizal singkat. (***)