oleh

Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Payakumbuh, Ini Tuntutannya

PAYAKUMBUH – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Payakumbuh dan Limapuluh Kota lakukan aksi demo ke gedung DPRD Payakumbuh, Kamis (26/9).

Aksi bertajuk Kuliah Umum di halaman Kantor DPRD Payakumbuh itu, juga sempat ditunggangi oleh ratusan siswa SLTA yang ada di kota tersebut, dengan membawa sejumlah poster dan tulisan diĀ  karton yang dibuat dengan spidol.

Sebelum menuju kantor dewan setempat, para mahasiswa ini menggelar aksi longmarch. Ratusan mahasiswa itu dikawal ketat pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Setiba di gedung DPRD, para mahasiswa yang sudah ditunggui belasan anggota DPRD langsung melakukan orasi. Para mahasiswa tampak membawa spanduk dan alat peraga berupa kertas betuliskan tuntutan mereka.

“Kami ingin, para wakil rakyat kami yang ada di DPRD Kota Payakumbuh, dapat segera menyampaikan tuntutan kami ke pusat,” teriak salah seorang koordinator lapangan aksi mahasiswa.

Untuk menghindari aksi anarkis, polisi bersama personil Satpol PP sempat membuat pagar betis. Mereka berorasi di hadapan belasan anggota DPRD yang diketuai politisi PKS, Hamdi Agus. Setengah jam berorasi di halaman DPRD, kemudian perwakilan mahasiswa ini diminta memasuki ruangan untuk menggelar audiensi.

Sebelumnya, juru bicara Aliansi Mahasiswa Payakumbuh Bayu Andika, mengatakan aksi damai yang digelar di Payakumbuh merupakan rangkaian dari aksi di beberapa titik di Sumbar.

Dalam aksi tersebut, Bayu menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan pernyataan sikap terkait beberapa hal seperti kajian UU KPK, Tinjau Ulang RUU Pertanahan, RUUKUHP dan kajian Karhutla serta RUU Penghapusan Kekerasaan Seksual. Kemudian Aliansi Mahasiswa Payakumbuh juga melakukan tuntutan kepada DPRD Payakumbuh yang harus ditandatangi langsung oleh Ketua DPRD Payakumbuh.

Dalam audiensi penyampaian tuntutan yang berlangsung di ruangan sidang DPRD, yang juga dihadiri anggota DPRD, Kapolres Kota Payakumbuh AKBP Dony Setiawan, Sekdako Rida Ananda serta dipandu oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, sedikitnya ada empat tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

“Diantara tuntutan kami ini, menyangkut pernyataan sikap menolak beberapa rancangan UU, yang kami anggap itu keliru,” kata Koordinator Lapangan Aksi, Ahmad Rozali.

Empat poin tuntan dan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Payakumbuh kepada DPRD itu adalah, pertama, perihal penolakan terhadap revisi UU KPK yang dianggap hanya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, penijauan ulang RUU Pertanahan, karena sangat bersinggungan dengan Gerakan Mahasiswa Petani Wilayah Sumatera Barat (Gema Petani Sumbat).

“Dimana, Gema Petani Sumbar berpandangan, RUU Pertanahan pada dasarnya musti dilihat sebagai upaya penyempurnaan dan melengkapi UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Reforma Agraria (UUPA 1960),” kata Ahmad Rozali.

Dilanjutkannya, untuk poin tuntutan ketiga, mahasiswa menolak RUU KUHP yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR RI. Karena, ada sejumlah pasal dianggap bisa menjadi pasal karet, untuk membungkam demokrasi serta mengancam kehidupan warga negara. Seperti pasal penghinaan presiden, pasal hewan peliharaan, pasal gelandangan, pasal aborsi dan alat kontrasepsi.

“Adapun keempat, kita juga meminta agar pemerintah dapat membuat kajian tentang penanganan Karhutla, yang berdampak ke wilayah Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota,” tambah juru bicara mahasiswa lainnya.

Menanggapi tuntutan dan pernyataan sikap mahasiswa, Ketua DPRD Hamdi Agus, menyebut, akan menyampaikan perihal tuntutan Aliansi Mahasiswa Payakumbuh ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.

“Tentunya, tuntutan untuk penyempurnaan UU ini tidak hanya menyangkut kepentingan kami di legislatif dan pemerintah saja, tetapi ini demi kepentingan hidup kita bersama. Kami akan sampaikan dan akan menyurati DPR RI dan Presiden soal tuntutan ini,” janji politikus PKS tersebut. (bule)

Loading...

Berita Terkait