[caption id="attachment_19191" align="alignnone" width="650"]
Ratusan sopir angkutan kota di Padang berunjuk rasa di DPRD Padang. (desrian)[/caption]PADANG - Ratusan sopir dan pemilik angkutan kota (angkot) dari berbagai jurusan mendatangi kantor DPRD Padang, Selasa (24/11). Mereka meminta anggota dewan untuk memperjuangkan hak mereka terkait surat edaran Dishubkominfo Padang Nomor: 5521/540/Dishubkominfo-Pd/2015 tentang penataan badan usaha angkot.
Mereka menginginkan agar nama pemilik angkot tertera dalam BPKB dan STNK ketika tergabung dalam koperasi atau perseroan terbatas."Kalau tidak ada, takutnya tidak ada pengakuan atas kepemilikan kendaraan. Selain itu, juga kekhawatiran pada peremajaan kendaraan di kemudian hari," kata Mak Dang dan Oyong selaku pemilik angkot jurusan Siteba serta dewan pengurus Forkas, Selasa (24/11).
Ketua Komisi III Yandri Hanafi mengatakan, agar persoalan ini segera dicarikan solusinya.Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (DishubKominfo) Padang Rudy Rinaldy, pihaknya bakal meneruskan aspirasi dari para pemilik angkot se Kota Padang. Bahkan akan merembukkan bersama pemangku kepentingan pemerintah daerah, serta pusat."Kita akan carikan solusi terbaik dari apa yang mereka sampaikan tadi. Bahkan kita perpanjang waktu terkait penataan badan usaha angkutan tersebut," katanya.(bambang)
Editor : Eriandi
