[caption id="attachment_56204" align="alignnone" width="650"]
Kantor Gubernur Sumbar (yose)[/caption]PADANG - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumbar terhitung Juni 2018 masih di bawah target. Realisasi fisik baru 39,4 persen dan keuangan 32,46 persen, mestinya sudah mencapai 46 persen.
"Benar masih di bawah target. Target kita pada Juni itu 46 persen. Realisasi itu berdasarkan data yang dilaporkan masing-masing OPD ke Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda)," kata Kepala Bagian Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Sumbar, Doni R Ramulo di Padang, Kamis (2/8).Menurutnya, bisa saja realisasi secara riil sebenarnya jauh lebih tinggi dari data tersebut. Banyak kegiatan yang telah selesai dan serah terima, tetapi tahapannya tidak dilaporkan dengan lengkap disertai dokumen sebagai bukti.
Kegiatan itu tidak bisa dihitung dalam data Simbangda, sehingga secara administrasi, realisasi APBD Sumbar 2018 menjadi rendah.Aplikasi Simbangda menilai sebuah kegiatan berdasarkan tahapan yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses lelang, kontrak, pelaksanaan dan PHO atau serah terima.
Masing-masing tahapan itu harus dilengkapi dokumen sebagai bukti secara administrasi. Kemudian di tampilkan dalam aplikasi, dengan bukti itu dapat dihitung persentase realisasi."Meskipun kegiatan telah PHO, tetapi tidak akan dihitung oleh Simbangda jika OPD tidak melengkapi dokumen untuk seluruh tahapan," kata Doni.Simbangda adalah aplikasi yang baru digunakan oleh Pemprov Sumbar pada 2018 untuk memantau realisasi kegiatan APBD pada masing-masing OPD.Selain, itu lambatnya serapan diperkiran juga adanya persoalan pada paket kegiatan. Seperti, nomenklatur proyek salah. Sehingga tidak dapat dilelang. Ada pula proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena kendala pembebasan lahan.
"Memang ada sejumlah kegiatan yang batal dilelang, ada yang gagal tender, namun ini sebagain kendala, tidak semuanya," ujarnya. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
