PADANG – Realisasi belanja APBN Sumbar hingga akhir September 2020 mencapai Rp24,14 triliun atau sekitar 76,63 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp7,08 triliun dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp17,05 triliun.
“Secara nominal, realisasi belanja pemerintah (K/L) sampai September 2020 sebesar 62,79 persen atau lebih baik dibandingkan penyerapan belanja K/L di periode yang sama tahun lalu, yang hanya 56,57 persen,” terang KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, saat ekspose realisasi APBD dan fiskal regiaonal Sumbar hingga triwulan III 2020 Selasa (6/10) di kantornya Jalan Khatib SUlaiman Padang.
Disebutkannya, kinerja realisasididorong meningkatnya belanja K/L di Agustus dan September 2020 pada hampir seluruh jenis belanja. Hal itu dilakukan seiring kebijakan pemerintah dalam dalam mengakselerasi penyerapan belanja sebagai langkah nyata untuk menghindari resesi di Q3 tahun 2020.
Peningkatan kinerja realisasi belanja K/L tersebut antara lain diperngaruhi realisasi belanja pegawai yang telah terserap sebesar 73,03 persen dari pagu atau mencapai Rp2,92 triliun. Selain itu realisasi belanja barang mencapai Rp2,67 triliun atau sekitar 58,48 persen dari pagu.
“Realisasi belanja barang ini menunjukkan telah berjalannya beberapa program serta kegiatan satker K/L yang sempat tertunda akibat adanya pembatasan mobilitas pada triwulan II 2020. Kinerja positif juga dicatatkan pada realisasai belanja modal yang terserap Rp1,11 trilun atau 50,42 persen. Ini karena adanya akselerasi atau percepatan pelaksanaan lelang beberapa proyek dan kegiatan yang telah dimlai sejak awal tahun anggaran 2020,” sebutnya.
Realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai September 2020 mencapai Rp17,05 triliun atau 84,42 persen dari pagu. Itu meliputi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp16,18 triliun atau 84,09 persen. Dana desa Rp865,19 miliar (90,97 persen).
“Realisasi TKDD ini membaik dalam mendukung penanganan atau penanggulangan dampak Covid-19 did aerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” sebut Heru.
Sementara, realisasi program PEN menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan program PEN telah merealisasikan sejumlahintentif untuk 6.889 tenaga kesehatan pusat dengan total insentif sebesar Rp50,52 miliar. Selanjutnya program PEN untuk perlindungan sossial telah terealisasi untuk PKH sebesar Rp795,23 miliar. Bantuan tunai Rp604,32 miliar, kartu sembako Rp440,90 miliar, kartu prakerja Rp440,43 miliar dan beberapa program bantuan lain seperti BPUM, subsidi bunga kredit KUR maupun subsidi bunga non KUR.
“Kalau bantuan pusat untuk Sumbar melalui sekma bansos hingga September 2020 lebih dari Rp3 triliun,” ujarnya.
Selain itu di cluster sektoral K/L dan Pemda, [rpgram PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK fisik dan cadangan perluasan bantuan produktif. Kemudian wujud pemberian dukungan dunia usaha, pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk pelaku usaha antara lain, PPH 21 DTP, pembebasan PPH 22 impor, pengurangan angsuran PPH 25, pengembalian pendahuluan PPN dan penuruan tarif PPh badan.
“Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana pemerintah. Pembiayaan investasi Lembaga Pengelola dana Bergulir (LPDB), pemberian insentif PPH Final UMKM DTP dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM,” ujarnya. (yuke)