PADANG - Realisasi imunisasi di Sumbar masih rendah. Pemerintah pusat pada 2015 menargetkan harus 91 persen, tapi baru terealisasi 74 persen. Penyebabnya masih tentang anggapan imunisasi haram. Selain juga beberapa mitos lain.Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Rosnini Syafitri mengatakan perlu ada gerakan terpadu untuk meningkatkan realisasi imunisasi di Sumbar. IMunisasi penting demi menjaga sumber daya manusia (SDM) bebas penyakit dan kematian.
Sekarang Pemprov melalui Dinkes dan DPRD Sumbar sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang imunisasi. Ranperda ini akan menjadi payung hukum gerakan pengoptimalan imunisasi di seluruh Sumbar.Rosnini menjelaskan, selama ini imunisasi di SUmbar masih tergolong rendah bukan hanya karena doktrin tentang imunisasi haram menyebar di masyarakat. Penyebab lain juga terkait mitos medis, misalnya imunisasi yang menyebabkan demam. Selain juga anggapan penyakit yang ingin ditangkal vaksin imunisasi tak ada di Indonesia. Sehingga vaksin dianggap tak perlu.
"Semua anggapan dan mitos itu salah. Ini yang perlu diluruskan," ujar Rosnini, Selasa (16/3).Imunisasi penting untuk melindungi manusia dari banyak penyakit yang melumpuhkan bahkan mematikan. Semisal polio, radang otak, tetanus dan banyak lagi.Dalam ranperda yang sedang disusun ini, kata dia, akan mudah mengatur gerakan terpadu untuk menyukseskan imunisasi di Sumbar. Nanti dalam ranperda akan diatur tentang sosialisasi, peran dan kewajiban pemerintah untuk menyukseskan imunisasi. Semisal pengadaan vaksin dan peralatannya.Waktu untuk tahap-tahap imunisasi juga akan diatur. Sehingga masyarakat akan terbebas dari berbagai penyakit.(Titi)
Editor : Eriandi
