Tak Berkategori  

Resahkan Petani, Gubernur Diminta Tinjau Kembali SE Percepatan Tanam Padi

Gedung DPRD Sumbar (net)
Gedung DPRD Sumbar (net)
Gedung DPRD Sumbar (net)

PADANG – DPRD Sumbar kecewa dengan surat edaran (SE)  gubernur tentang gerakan percepatan tanam padi yang diterbitkan 6 Maret lalu. Kebijakan itu dinilai memberatkan petani. DPRD minta gubernur meninjau kembali isi SE tersebut.

“Kami tak sepakat dengan beberapa poin dalam SE tersebut. Ini memberatkan petani. Di Sumbar ini ada 40 persen petani miskin, jangan mereka dibebani,” ujar Ketua Komisi II bidang ekonomi DPRD, Yuliarman, Rabu (8/3).

Dalam SE itu disebutkan Pemprov Sumbar, melalui UPT Pertaninan kecamatan setempat dan Koramil TNI angkatan daran (AD) akan mengambil alih pengelolaan lahan petani jika selama 30 hari pasca panen, pengerjaan lahan belum dilakukan petani.

Disebutkan pula dalam SE itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk penguatan pangan Sumbar dan meniadakan lahan kosong. Setidaknya diminta 15 hari pasca panen, lahan harus ditanami kembali oleh petani.

Lahan yang tak kunjung dikerjakan petani selama 30 hari pasca panen akan diproses untuk dikelola oleh pengelola, yakni UPT Pertanian Kecamatan dan TNI AD. Biaya pengelolaan akan ditanggung pengelola. Hasil panen 80 persen untuk pengelola dan 20 persen untuk petani.

“Poin ini yang tak kami setujui. Kan kasihan petani, apalagi yang miskin,” tegasnya.

Yuliarman menilai baik niat pemerintah provinsi, Gubernur melalui SE itu demi peningkatan dan ketahanan pangan. Namun dia menilai poin-poin dalam SE tersebut tak bijak.

“Mana kajiannya? Mengapa 15 dan 30 hari dan mengapa pula 20 persen untuk petani, 80 persen untuk pengelola? Ini harus jelas. Tolong poin-poin tersebut dikaji dan dipertimbangkan kembali,” ujarnya.

DPRD, kata dia, juga mempertanyakan koramil TNI AD yang ikut ambil bagian sebagai pengelola lahan petani tersebut.

Yuliarman menjelaskan memang benar SE tak memiliki kekuatan hukum untuk harus dilaksanakan. Ada proses yang harus diikuti dan SE boleh tak dilaksanakan. Namun, para petani tak memahami hal seperti ini. Bisa jadi mereka nanti terpaksa dan merasa terbebani.

“Komisi II akan segera jadwalkan pembahasan dengan Pemprov dan Dinas terkait untuk bahas masalah ini. Kami tak ingin biarkan lama-lama karena masalah ini sudah mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat,” tegasnya.(Titi)