[caption id="attachment_12747" align="alignnone" width="590"]
Ilustrasi. (*)[/caption]PADANG - Pada APBD 2017, dialokasikan anggaran Rp17,7 miliar untuk belanja bantuan keuangan. Dari jumlah itu, senilai Rp16,2 miliar untuk gaji/honorarium perangkat nagari dan Rp1,5 miliar untuk bantuan kepada partai politik.
Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Darman Sahladi, Jumat (9/12) mengatakan, Rp16,2 miliar untuk gaji/honorarium perangkat nagari tersebut merupakan anggaran rutin yang diberikan pemerintah provinsi setiap tahunnya. Dengan dana tersebut diharapkan kinerja walinagari dan perangkat yang ada bisa menjadi lebih baik.Darman mengatakan sekarang perangkat nagari harus meningkatkan kinerja, Ini dikarenakan tanggung jawab mereka sudah lebih banyak dibanding sebelumnya. Terutama di bidang keuangan. Ini dikarenakan sekarang sudah ada dana desa dan bantuan keuangan khusus kabupaten/kota. Kedua dana itu pelaksanaan dan pertanggungjawabannya ada di pemerintahan nagasi.
"Tanggungjawab perangkat nagari sekarang tak bisa dianggap main-main. Harapan kita seluruh perangkat nagari bisa lebih serius dan terus meningkatkan kinerja," ujarnya.Dia mengatakan untuk Rp16,2 miliar gaji/honorium perangkat nagari ini merupakan dana yang sifatnya hanya bantuan. Sementara pemerintahan di kabupaten/kota juga telah ada anggaran untuk itu.Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis saat menyampaikan APBD Tahun 2017 sudah disusun DPRD dan Pemprov sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran tahun 2017. Dalam aturan itu disebutkan belanja bantuan dari pemerintah daerah pada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan setelah alokasi belanja wajib terpenuhi."Belanja bantuan keuangan juga disediakan dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya untuk mengatasi kesenjangan fisikal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tak tersedia alokasi dananya," ujarnya. (Titi)
Editor : Eriandi
