PADANG – Rencana pembangunan tol Padang-Pekanbaru kembali mendapat titik terang. Pemerintah akan menggunakan dana Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) sebesar 400 juta US dolar atau setara Rp5 triliun untuk jalan sepanjang 1.415 kilometer tersebut.
Pemprov Sumbar diminta komitmennya untuk menerima proyek tersebut. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan bagi PT Hutama Karya dalam pengurusan. Sebab, selama ini ruas Padang-Pekanbaru sudah ditawarkan pada pihak swasta, namun tidak ada peminat. Akibatnya peraturan presiden untuk landasan hukum pembangunan tidak bisa diterbitkan.
Komitmen tersebut tidak hanya diminta pada Pemprov Sumbar, namun juga pada kabupaten/kota yang akan dilewati. Agar pembebasan lahan tidak menjadi kendala. Sebab, selama ini pembebasan lahan selalu menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Daerah yang diminta, Padang, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar dan Limapuluh Kota. Masing-masing perwakilan daerah ini juga sudah menyatakan kesiapan untuk menerima pembangunan jalan tersebut. Namun, menunggu dokumen resmi untuk menindaklanjuti pada masing-masing daerah.
“Jika Pemprov Sumbar berani menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ini, maka peraturan presiden (Perpres) terkait pembangunan ruas Padang-Pekanbaru akan diterbitkan dalam bulan depan, sehingga pembebasan dapat dimulai,”sebut Menejer Senior Bagian Teknik Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya, Dini Surya Kencana pada rapat koordinasi pembangunan jtol Trans Sumatera bersama perwakilan Kementerian Keuangan, Hutama Karya, Kementerian Perekonomian, di Gubernuran Kamis (26/1).
Dikatakannya, dalam pembangunan ini PT Hutama Karya ditugasi untuk melakukan pembangunan dengan pola bangun jual. Jika tuntas nanti, maka pengelolaannya bisa dijual jika ada yang berminat. Namun, yang utama adalah dampaknya pembangunan tersebut untuk pengembangan perekonomian antara dua provinsi tersebut. (yose)