PADANG - Anggota DPRD Padang Zulhardi Z Latif meminta Pemko untuk mencarikan solusi bagi PKL yang dibongkar lapaknya oleh Satpol PP. Hal itu dimaksudkan agar perputaran ekonomi mereka tak putus dan kemiskinan tak dialami pedagang.Hal itu dikatakan anggota DPRD Padang Zulhardi Z Latif terkait upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang, yang menata pedagang yang berada di sepanjang Jalan Kemayoran, Tunggul Hitam, Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara yang berbatasan langsung dengan Koto Tangah, Kamis (20/6).
Penataan yang dilakukan Petugas Penegak Perda Pemko Padang tersebut, bertujuan untuk mengembalikan trotoar yang sudah dibangun Pemko."Satpol PP jangan membongkar saja bisanya, namun harus dipikirkan juga nasib pedagang," kata Zulhardi, Jumat (21/6).
Di sisi lain, dia mengaku sebagai wakil rakyat mengapresiasi apa yang dilaksanakan itu bagus, namun harus semua dibongkar dan jangan tebang pilih. "Supaya PKL lain tak iri," ujarnya.Sementara itu, anggota DPRD Padang lainnya Iswanto Kwara meminta agar Pemko membuat aturan yang jelas bagi PKL untuk berdagang. Misalnya instansi terkait menetapkan waktu berjualan bagi PKL jika dibolehkan.
"Jangan sampai mereka disikat habis lalu tak boleh berjualan setelah dibongkar. Ini mereka kan jadi sengsara nantinya," ulasnya.Sedangkan Surya Jufri, anggota Fraksi Demokrat DPRD Padang meminta agar aparat tidak saja membongkar dan menata lokasi tersebut saja."Jangan PKL trotoar saja disikat. Namun di lokasi lain juga, agar Padang rancak dilihat dan bebas dari PKL dari berbagai sudut," katanya.(bambang)
Editor : Eriandi
