PADANG - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumbar mendorong seluruh koperasi untuk melakukan gerakan penerapan koperasi dalam sistem syariah. Dorongan itu mengingat momentum semua koperasi akan melakukan RAT 2020 ini.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Zirma Yusri, mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasar 26 serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan juncto Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, maka seluruh koperasi wajib melakukan RAT.
"RAT adalah kewajiban setiap koperasi yang dilaksanakan mulai Januari - Maret setiap tahunnya. Jadi mengingat kita lagi mendorong koperasi yang ada beralih ke syariah, momen RAT adalah hal yang tepat disampaikan ke anggota koperasi," katanya, Senin (27/1).Disebutkannya sejauh ini dari ribuan koperasi yang terdata di Sumatera Barat, hanya sebagian kecilnya yang sudah menerapkan sistem syariah. Banyak alasan yang membuat koperasi tetap bertahan dengan konvesional, terutama tentang keuntungan, karena memang cukup banyak koperasi simpan pinjam yang konsepnya itu bisnis.
"Kalau menggunakan sistem syariah, koperasi bisa untung dan anggota juga tidak merasa dirugikan. Makanya saya dorong koperasi lainnya yang belum syariah, segera beralih ke syariah," ujarnya.Dicontohkannya, satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang kini benar-benar memiliki komitmen agar koperasi konvesional beralih ke sistem syariah, yakni di Kota Padang Panjang. Pemko Padangpanjang telah lebih dahulu menekankan kepada koperasi di sana beralih ke syariah. Hal ini juga berawal dari daerah Padangpanjang yang merupakan daerah Serambi Makkah, yang notabanenya adalah muslim. (yose) Editor : Eriandi
