Tak Berkategori  

Sejumlah Lembaga Berkoordinasi Melawan Penangkapan Ikan Ilegal

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bersama peserta pelatihan saat melihat jala dan tali yang digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal (dok)
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bersama peserta pelatihan saat melihat jala dan tali yang digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal (dok)

BATAM – Sekitar 50 perwakilan pengadilan perikanan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta TNI angkatan laut untuk pertama kalinya bertemu di Batam.

Pertemuan yang berlangsung dari 18 hingga 22 April bertujuan mengkoordinasikan langkah–langkah penting melawan penangkapan ikan ilegal, tidak diregulasi dan tidak dilaporkan.

Kepala Penasehat Teknis dan Manajer Proyek, Gilles Blanchi mengatakan pelatihan ini bermanfaat memperkuat kapasitas Indonesia menyelidiki, menuntut dan memberi sanksi kepada para pelaku yang melanggar hukum perikanan Indonesia.

Ia menekankan besarnya dampak tindak pidana perikanan di Indonesia menuntut pendekatan terpadu semua lembaga penegak hukum dan badan peradilan.

“Hanya dengan strategi tersebut, Indonesia dapat memerangi penangkapan ikan ilegal dan melindungi biota laut yang beraneka ragam, termasuk mengurangi kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, penggelapan pajak dan pencucian uang.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan bidang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Agus Subroto.

“Mahkamah Agung saat ini telah mengadakan pelatihan bagi para hakim perikanan di pengadilan tinggi dan banding. Tapi masih diperlukan pelatihan terpadu antar instansi penegak hukum. Kami menyambut baik inisiatif dari EU-UNDP SUSTAIN dalam mendukung tercapainya kolaborasi antar lembaga,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Franck Viaul mengatakan mengurangi IUUF bukanlah perkara yang mudah untuk diatasi, karena banyaknya aktor yang terlibat serta sifat dari sektor ikan perikanan itu sendiri.

Indonesia membutuhkan personil penegak hukum yang kuat melawan penangkapan ikan ilegal dan melindungi serta melestarikan sumber daya laut, serta mempromosikan perikanan yang berkelanjutan untuk kepentingan rakyat, khususnya nelayan skala kecil yang sangat bergantung pada perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

Pelatihan di Batam merupakan tahap pertama yang mencakup peserta dari wilayah bagian barat Indonesia. Tahap kedua yang merepresentasikan wilayah Indoensia bagian tengah dan timur akan dilakukan pada semester kedua tahun 2016.

EU-UNDP SUSTAIN memfasilitasi pelatihan ini bersama dengan Badan Peneliti dan Pengembangan serta Divisi Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. (lenggo)