oleh

Sejumlah Tokoh Nasional Desak KPU Hapus 17,5 Juta DPT Bermasalah

Ilustrasi (antara)

JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional menyoroti kisruhnya Data Pemilih Tetap (DPT), yang saat ini berada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasaca ditemukannya data pemilih yang janggal dan tidak wajar, dengan total sekitar 17,5 juta, sehingga membuat beberapa tokoh nasional tak tinggal diam.

Kejanggalan tersebut diungkapkan sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas, sepeti Amien Rais, dan dua pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, saat menggelar diskusi sekaligus pernyataan sikap terhadap DPT bermasalah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Selain ketiga tokoh itu, hadir pula bekas anggota KPU Chusnul Mariyah, juga Marwan Baturabar, Adyaksa Dault, KH Zaitun Rasmin, Tony Rosyid, Agus Maksum, dan Alfian Usman.

Terkait kejanggalan itu, mereka mendesak agar DPT sebanyak 17,5 juta tersebut dapat segera dihapus. Contoh kejanggalan ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Keanehan itu terdapat pada ratusan TPS yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.

Kemudian, soal dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Pulau Jawa. Contoh tersebut merupakan sebagian dari hasil temuan masyarakat atas kejanggalan data yang tidak sesuai prosedur.

Pasalnya, dampak dari DPT yang mengandung ketidawajaran, serta tidak logis menjadi ancaman terhadap legitimasi hasil pemilihan umum, yang mestinya berlangsung secara jujur, adil, berkualitas dan berintegritas. Selain itu, DPT bermasalah berpeluang terjadinya manipulasi suara yang menguntungkan pihak tertentu, serta mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Atas dasar itulah sejumlah tokoh itu meminta agar seluruh 17,5 juta DPT bermasalah dapat segera dihapus/diperbaiki dari DPT Pemilu 2019. Setidaknya dilakukan verifikasi ulang DPT yang tanggal lahirnya bermasalah.

Amien Rais dalam sambutannya menegaskan bahwa pernyataan sikap terhadap DPT bermasalah ini digelar bukan untuk mendelegitimasi pemilu, melainkan untuk melegitimasi pemilu. “Kita bukan men-delegitimize pemilu itu, tapi kita itu ingin legitimizing, supaya betul-betul bangsa ini agar bangsa merasa puas, bangga, sekaligus bersyukur, makin tambah hari, dan makin memisahkan kemungkinan buruk di masa yang akan datang,” katanya.

Tokoh Reformasi itu pun menyatakan tidak ingin DPT bermasalah tersebut menjadi sumber kecurangan. Sebab, katanya, selama ini memang ada indikasi pemilu dilakukan tidak jujur. “Kita minta sekarang supaya hitungnya jurdil, ini sesuatu yang amat mudah. Berarti kalau tidak mau, berarti ada maksud-maksud misterius yang menambah kecurigaan kita,” ucap Amien yang juga bekas Ketua MPR RI itu.

Kesempatan sama, Fahri Hamzah terus mendesak KPU segera menyelesaikan permasalahan DPT. “Saya sendiri masih yakin bahwa di dalam DPT KPU yang tidak murni berbasis Dukcapil, masih banyak data-data invalid. Orang-orang yang sebetulnya tidak ada orangnya, tapi kartunya dicetak,” ujarnya.

Ia pun mengimbau agar menjelang pemilihan umum yang menyisakan sembilan hari, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bersikap terbuka. Setidaknya, kata Fahri, lembaga pimpinan Arief Budiman itu harus memberikan pernyataan jika memang data DPT tidak sempurna.

“Harus ada pernyataan final tentang ketidaksempurnaan DPT dan bagaimaan cara mengantisipasi bahwa tidak akan terjadi modus kecurangan di situ,” tegasnya seraya meminta KPU harus berani memverifikasi secara terbuka dalam hal DPT. (ery)

News Feed