PADANG - Seribu lebih Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Padang tidak tepat sasaran. Untuk itu petugas diharapkan dapat memvalidasi data PBI agar yang berhak bisa menerima."Jika dihitung dari jumlahnya memang seribu lebih, jumlah itu cukup banyak,"sebut Sekdako Padang, Amasrul pada pembukaan sosialisasi , verifikasi dan validasi PBI JKN untuk Padang, Rabu (4/9) di Palanta Walikota Padang.
Dengan tidak validnya data sekitar seribu lebih itu juga tidak menutup kemungkinan ada kesalahan data lain. Untuk itu petugas yang melakukan pendataan benar-benar dapat melakukan validasi dengan baik.Selain data yang tidak valid, pembayaran PBI juga ada peluang yang tumpang tindih. Sudah menerima PBI dari JKN, kemudian masuk pula dalam data PBI Sumbar Sakato, yang dibayarkan melalui APBD.
"Contohnya, jika seorang pemuda sebelumnya masuk dalam PBI JKN, kemudian masuk pula pada PBI Sumbar Sakato, ini sudah tumpang tindih. Alangkah baiknya yang layak patut menerima dialihkan,"ungkapnya.Disebutkannya, saat ini di Padang terdapat sebanyak 201 Ribu PBI JKN. Kemudian ditambah dengan 77.779 PBI dari Sumbar Sakato (dibayarkan APBD kabupaten/kota se-Sumbar).Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan sosialisasi, verifikasi dan validasi PBI JKN tersebut melibatkan sebanyak 203 peserta. Mereka adalah 104 Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) kelurahaan, sebanyak 11 Kasi Kesos Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
