PADANG - Serikat Pekerja Pertamina (SPP) UPMS I menolak keras rencana pemerintah melakukan subholding dan Initial Public Offering (IPO) terhadap PT Pertamina. Mereka menilai kebijakan pemerintah tersebut melanggar konstitusi dan dapat merugikan rakyat Indonesia.Penolakan disampaikan langsung Ketua Umum SPP UPMS I, Sutrisno dalam jumpa pers daring dengan wartawan di wilayah UPMS I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di aplikasi google meet, Rabu (17/6).
"Kami menolak keras kebijakan pemerintah untuk melakukan subholding dan IPO," katanya disambut teriakan semangat dari rekan-rekannya.Penolakan para serikat pekerja ini ditegaskannya bukan sebagai bentuk mereka menentang perubahan, melainkan lebih pada upaya menyelamatkan aset bangsa. Pascakemerdekaan, para pendiri bangsa disampaikannya telah bersusah payah menasionalisasi berbagai sektor migas di Indonesia. Kini sangat disesalkan bila dilakukan subholding atau pemisahan, apalagi "melantai" di Bursa Efek Indonesia, karena dikhawatirkan bisa dikuasai cukong atau asing.
"Kami memang bukan pula penentu bahwa Pertamina adalah 100 persen pengelola Migas, tapi kami hanyalah orang-orang ditugaskan Tuhan yang Maha Esa untuk menjaga Pertamina agar tidak dijual seratus rupiah pun ke pihak manapun, apapun alasannya," tegasnya lagi.Pertamina ditegaskannya bukanlah hasil dari perang atau dagang, tapi perjuangan dari seluruh para pendiri bangsa di masa lalu yang telah menyatukan seluruh aset migas yang ada di Indonesia. "Pertamina adalah tonggak dari perjuangan energi," ujarnya.
Selama ini, hasil dari Pertamina dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan juga meningkatkan investasi di tubuh perusahaan migas tersebut. "Harus sekarang Pertamina diperbesar dan bukan dipreteli atau dipecah-pecah."Pertamina harus tetap jadi milik negara dan bukan menjadi milik para cukong," ujar lagi.Gerakan mereka disampaikannya bukan semata gerakan serikat pekerja Pertamina UPMS I saja, tapi juga didukung serikat pekerja dari pekerja dibagian hulu hingga hilir migas, diantaranya dari sumur pengeboran,Depot elpiji dan BBM, jalur distribusi darat dan laut, serta anak perusahaan lain yang berkaitan dengan migas.
"Kami bukan anti kebijakan pemerintah atau anti perubahan, tapi kami tidak mau Pertamina dipecah belah atau dijual ke pihak asing," katanya lagi didampingi Sekjen SPP UPMS I Sumbagut, Rendy Syahputra.Dia berharap, langkah mereka juga mendapatkan dukungan dari pihak lain, termasuk dari media. Selama ini, mereka juga sudah mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga Pertamina sebagai aset bangsa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Yuni)
Editor : Eriandi
