PADANGPANJANG – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Padang Panjang mengkritik keras kebijakan Walikota Hendri Arnis yang seringkali memutasi para pejabatnya. Kebijakan dinilai tidak hanya mengganggu kinerja pemerintahan daerah, tetapi juga membunuh karir banyak pejabat.
“Mutasi telah berujung mutilasi. Karir pejabat Padang Panjang banyak berakhir gara-gara mutasi yang tak menentu,” kata juru bicara FPG, Novi Hendri ketika menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap
dua ranperda, Rabu (17/6) di ruang rapat utama gedung DPRD setempat.
Sejak dilantik menjadi walikota pada 1 Oktober 2013, Hendri Arnis telah melakukan mutasi sebanyak 17 kali. Setiap kali mutasi, selalu saja ada pejabat yang terpaksa turun eselon, bahkan ada yang sampai harus kehilangan jabatan.
“Mutasi itu sah-sah saja dan itu hak prerogatif walikota. Namun kalau mutasi kemudian menurunkan kinerja pemerintahan dan menghukum pejabat tanpa kesalahan yang jelas, ini tentu tak dapat dibenarkan. Apa mau
cara sensasi? Sudahlah, jangan diulangi lagi,” tegasnya.
Selain mutasi, FPG kembali mengkritik kebijakan terbaru walikota yang mengganti pakaian dinas pegawai honorer dari sebelumnya sama dengan PNS menjadi hitam-putih. Kebijakan itu dinilai akan mengecewakan para
pegawai honorer, yang pada akhirnya dapat menurunkan semangat kerja mereka.
“Apa sih untungnya mengganti pakaian dinas mereka. Biarkan saja mereka memakai pakaian dinas seperti PNS, karena itu kebanggaan bagi mereka. Kerja mereka nyaris sama dengan PNS, sementara gaji jauh lebih rendah.
Daripada mengurusi pakaian, lebih baik perjuangkan kenaikan gaji. Jangan biarkan mereka menangis pak wali,” pinta Novi. (jasriman)
Komentar