JAKARTA - Pemerintan Indonesia didesak untuk segera bersikap dengan menindaklanjuti bocoran dokumen 'Panama Papers' yang mengungkap sejumlah nama pejabat publik di negeri ini. Ketegasan pemerintah tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah."Selain Harry Azhar Azis (Ketua BPK), hari ini publik dikejutkan dengan munculnya nama Luhut B Panjaitan (Menko Polhukam). Meski Luhut membantah, tapi tetap saja dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK," tegas Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya pada wartawan di Jakarta, Senin (25/4).
Sebelumnya, baik Ketua BPK maupun Mekopolhukam keduanya sama-sama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. Namun mestinya, menurut Hendardi, KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu, harus segera mengambil sikap.Bagi Harry Azhar Azis menurut Hendardi, mengundurkan diri dari Ketua BPK adalah langkah terbaik untuk menyelematkan institusi pemeriksa keuangan tersebut. Sementara pada Luhut, Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan itu dan dampak politik yang ditimbulkannya.
"Apapun keyakinan Jokowi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi dalam reshuffle II, sebagaimana Jokowi meminta pendapat KPK saat pembentukan cabinet," pungkasnya. (Ery Satria) Editor : Eriandi, S.Sos
