PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta untuk menetapkan skala prioritas dalam pembangunan jalan. Langkah itu guna mengantisipasi macet di Sumbar saat lebaran.Pendapat itu disampaikan Akademisi Prof. Syafruddin Karimi. Menurutnya, saat macet adalah persoalan jalan. Ada dua hal yang harus segera diurus oleh pemerintah di Sumbar. Pertama manajemen penggunaan jalan, kemudian pembangunan jalan itu sendiri.
Berkaca dari kemacetan yang terjadi pada lebaran kemarin pemerintah sudah memprediksi. Akan ada orang pulang kampung sebanyak 2 juta orang. Mestinya sudah ada persiapan, penanggulangannya. Jangankan 2 juta orang pulang kampung, sedangkan akhir pekan saja sudah macet.Akhirnya, kemacetan terjadi di Koto Baru, Padang Lua, itu mencerminkan pelayanan publik yang rendah kualitasnya. Siapa yang bertanggungjawab memberikan pelayanan publik. "Tentu pejabat publik, sekarang apa pertanggungjjawaban pejabat publik. Apa yang telah dilakukan, apa solusinya. Apa langkah awal, macet lebaran itu sudah pasti. Tapi tidak ada antisipasi kongkret dari pemerintah, terutama Pemprov Sumbar," katanya.
Kalau soal jalan sudah jelas, jalan tidak bertambah, harus diapakan. Apalagi dalam RPJMD tidak ada peningkatan jalan. Padahal, kemacetan meningkatkan biaya ekonomi. Ukuran untung pedagang kurang untungnya. Aturan berbelanja orang, jadi tidak berbelanja karena terjebak macet.Jadi mestinya orang ramai membuat bisnis tumbuh. Tapi terlewatkan, orang pulang, tidak puas pulang kampung. Sekarang ini adalah pengalaman. Ke depan katanya, harus di persiapan. Harus periksa jalan rusak. Jalan dari Payakumbuh-Lintau-Sijunjung, contohnya tidak pernah diperbaiki. Tidak ada dana pokir untuk memperbaikinya, Rp350 miliar tiap tahun.
"Mulai sekarang, jelas-jelaskan prioritas pembanggunan. Jalan kita apa prioritasnya, apakah diandalkan saja tol di Sumbar. Yang jelas jalan harus diperbaiki. Kalau tidak, kita rugi. ekonomi kita rugi, Daya saing kita menjadi rendah. Mesti punya skala prioritas, terutama daerah-daerah titik macet," katanya.Kemudian, manajemen penggunanaan paling penting. Jalan sudah ada, mestinya ada ketegasan dimana orang boleh jualan. Orang pesta memakai jalan, habis badan jalan dibiarkan saja. "Bukan soal kita tidak suka dengan orang pesta. Ini harus diperbaiki pejabat publik. Izi-izin harus jelas, mana yang dikeluarkan kabupaten-kota," ulasnya.
Untuk itu menurutnya, ke depan harus jelas, harus ditata ulang prioritas. Terutama jalan menjadi priorita utama. Karena, yang menghambat bisnis di Sumbar itu adalah infrastruktur jalan. Pemprov mengundang investor, tapi jalan tidak ada untuk apa orang investasi. Investasi akan adatang jika infrastruktur jalan itu bagus. Jalan ada, air bersih tersedia dan listrik lancar.Menurutnya, persoalan anggaran dan rumitnya pembebasan lahan pasti ada solusi. Solusinya, duduk bersama Pemprov dan kabupaten/kota, buka persoalannya yang akan dihadapi. Buka anggaran, mari lihat persoalan sumbar ecara komprehensif, apa solusinya.
"Umumkan pada rakyat, minta dukungan masyarakat. Harus ada pimpinan menerobos, menyampaikan pada masyarakat. Ada keputusan, harus ada dukungan. Menurut saya bisa, kalau diam saja tentu tidak bisa," katanya.Menurutnya lagi, APBD Sumbar itu tidak kecil. Tapi penggunaan jangan ritel, tapi fokus. Sekarang untuk pertumbuhan ekonomi, butuh investasi, investasi butuh infrastruktur. Anggaran itu butuh anggaran, pandai-pandailah ke pusat.Kalau ada anggaran dari pusat, tentu tidak ada pembebasan tidak mau pemerintah pusat. Harusnya melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan sudah disosialisasikan. Yakinkan masyarakat dari awal, dari dulunya seperti itu juga. Pembebasan lahan tetap ada konflik, tapi dengan caranya pemimpin tersendiri. Lahan dapat juga dibebaskan."Janganlah bilang masyarakat tidak mau-tidak mau, tentu akan benar-benar tidak mau dia. Kalau disampaikan, mereka akanm au. Untuk itu pemimpin itu harus bersatu. Karena mereka menentukan, mereka yang mengambil kebijakan," sarannya.
Syafrudin juga berharap, pemimpin menunda-dulu memikirkan pemilu. Jangan memikirkan pemilu juga. Uruslah rakyat, politik itu tinggalkan dulu. Nanti buka lagi. "Menurut saya, berdasarkan pengalaman banyak negara. Paling penting dimantapkan adalah infrastruktur jalan, listrik dan air. Kalau itu sudah mantap, investasi akan datang. Kalau jalan buru, listrik tidak ada dan air bersih tidak ada maka tidak ada yang akan datang berinvestasi," ujarnya.Tidak mungkin investasi tanpa listrik dan air bersih. Kabupaten-kota harus punya linked ke depan dan kebelakang, itu yang harus didukung oleh Pemprov. Jangan provinsi sampai belanjanya sama juga dengan kabupaten dan kota.
Belanja ayam dan handtraktor bukan belanja provinsi, itu adalah kabupaten dan kota. Hendaknya harus mengalokasikan anggaran provinsi untuk mendukung.Strategi belanja Pemprov mestilah memberi prioritas pada proyek yang memiliki forward dan backward linkage lintas kota kabupaten. Belanja-belanja seperti unggas mestilah untuk skala kota atau kabupaten, bukan skala provinsi. "Mindset seperti ini mesti menjadi milik gubernur. Dengan cara itu akan breakthrough untuk genjot pertumbuhan ekonomi,"pungkasnya. (yose)
Editor : Eriandi
