Oleh: Irwan Prayitno
Surat Mendagri kepada para gubernur telah kami terima beberapa waktu lalu, yang isinya agar melakukan antisipasi dan siap siaga terhadap terjadinya berbagai bencana. Di antaranya akibat curah hujan yang cukup tinggi. Data BMKG menunjukkan bahwa curah hujan akan lebih tinggi selama Januari hingga Maret 2020.
Atas surat Mendagri tersebut kami selaku kepala daerah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dirapat-rapat internal Pemprov. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat-rapat dengan bupati/walikota dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BNPB dan jajarannya untuk membahas beberapa tindakan dan antisipasi.
Selain itu Forkompimda yang diinisiasi oleh Kapolda Sumbar juga mengadakan rapat terkait antisipasi bencana akibat curah hujan yang lebih tinggi, serta diperluas dengan agenda membahas penanganan ilegal mining dan ilegal loging serta dampak negatif dari dua hal tersebut yang muncul ketika curah hujan lebih tinggi.
Hujan merupakan peristiwa alam yang selalu ada dan merupakan salah satu tanda rahmat Allah SWT kepada hamba-Nya. Curah hujan yang lebih tinggi terjadi hampir setiap tahun, di beberapa bulan tertentu. Sumbar termasuk yang sering mengalami hal tersebut. Hal ini bisa dilihat dari derasnya air sungai ketika hujan turun dengan curah yang lebih tinggi.
Dan baru-baru ini kita saksikan curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Jabodetabek atau Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten menyebabkan terjadinya banjir. Sementara itu di Sumbar, selain curah hujan yang lebih tinggi menyebabkan permukaan sungai meninggi sehingga masuk ke lingkungan sekitar sungai dan terjadi banjir juga menyebabkan terjadinya banjir bandang.
Harapan kami, hujan dengan curah yang cukup tinggi tidak menimbulkan bencana, apalagi korban jiwa. Agar harapan ini bisa terwujud maka dilakukan berbagai tindakan. Dimulai dengan tindakan pencegahan (preventif) dan sosialisasi (promotif) sebelum terjadinya bencana. Dan ketika bencana terjadi maka dilakukan tanggap darurat dan rehab rekon. Tanggap darurat melibatkan banyak OPD, seperti BPBD, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas PSDA dan lainnya.
Kami senantiasa berusaha keras melakukan tindakan promotif dan preventif guna mengurangi atau meniadakan korban. Seperti sosialisasi melalui bupati dan wali kota, serta pendataan oleh camat, lurah, wali nagari dan instansi terkait, rumah-rumah yang berpotensi terkena bencana longsor, banjir, dan banjir bandang.
Rumah-rumah yang dekat sungai diharapkan penghuninya bersedia pindah atau direlokasi. Demikian pula rumah-rumah di bukit dan gunung yang rawan bencana. Diharapkan penghuninya bersedia pindah. Harapannya agar tidak ada yang terkena dampak ketika bencana terjadi.
Kasus-kasus yang sudah terjadi akibat curah hujan yang lebih tinggi ini, di Bayur, Agam terjadi longsor di bukit sehingga menimbun rumah. Demikian pula di Pasaman terjadi longsor di bukit yang menimpa bangunan pesantren. Sedangkan di Solok Selatan dan Limapuluh Kota terjadi banjir dan banjir bandang yang menyebabkan rumah rusak dan hanyut serta kerusakan lainnya.