Tak Berkategori  

Sikapi Munculnya Sejumlah Aliran, Tim Pakem Pasaman Barat Gelar Rakor Pengawasan

Simpang Empat – Tim Pengawasan aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi pengawasan terkait munculnya sejumlah aliran kepercayaan di daerah itu.

“Rapat koordinasi ini penting dilakukan dalam rangka antisipasi penyebaran aliran kepercayaan diluar yang diakui pemerintah,” kata Sekretaris PAKEM Pasaman Barat, Indra Syaputra saat mengelar rapat koordinadi di Aula Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Selasa (21/9).

Menurutnya, rapat koordinasi yang diadakan melibatkan unsur terkait mulai dari TNI, Polri, Kesbangpol, KUA, Kemenag dan camat se-Pasaman Barat.

Ia menyebutkan, informasi terkait aliran kepercayaan sangat penting dipantau dan ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan dan pertentangan di tengah masyarakat.

Kepala Unit 3 Satuan Intel Polres Pasaman Barat, Bripka Abdel Kemal mengatakan, aliran kepercayaan Baha’i pernah mencuat pada 2019 di jalan KKN Joring Simpang Empat Kecamatan Pasaman.

Namun, katanya, saat itu mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena aliran itu pernah ingin mengadakan kegiatan.

“Pantauan saat ini, aliran itu tidak pernah melakukan kegiatan ke luar rumah dan masih dalam keluarga. Anggotanya terpantau saat ini sebanyak 20 orang atau delapan kepala keluarga,” katanya.

Selain aliran Baha’i juga muncul dalam pertemuan itu aliran Jamiatul Islamiyah di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Namun, hingga saat ini belum ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah tetapi aliran itu mempercayai jika pergi ke Kerinci sudah dikatakan naik haji.

“Aliran ini sudah mencuat sejak lama namun hingga saat ini belum ada masalah dan tidak merekrut anggota,” kata Kepala Kantor Urusan Agama Air Bangis, Armadi.

Sementara itu, Camat Kinali, Bakaruddin mengatakan di daerahnya pada 2012 pernah muncul aliran baha’i dan pernah ingin mengurus asministrasi legalitas namun ditolak.

“Saya saat itu menjabat sebagai Pj Wali Nagari atau kepala desa dan saya tolak. Pada 2016 dan 2017 kembali muncul namun ditolak masyarakat,” katanya. (rin/ant)