Sjafruddin Prawiranegara

Oleh: Asro Kamal Rokan".....KITA membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Patah tumbuh hilang berganti.....

.... Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh...."Pidato radio dengan kalimat heroik itu diucapkan Sjafruddin Prawiranegara, pada 23 Desember 1948, setelah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk di perkebunan teh, Halaban, sekitar 15 km selatan Payakumbuh, Sumatra Barat.

Empat hari sebelumnya, 19 Desember 1948 pagi, militer Belanda melancarkan Agresi Militer II di Yogyakarta, Ibukota Indonesia saat itu. Sebelum ditangkap, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden memutuskan menunjuk Menteri Kemakmuran Mr Sjafruddin Prawiranegara -- yang saat itu di Bukit Tinggi -- mendirikan Pemerintah Darurat. Telegram dikirim ke Bukti Tinggi.DI Bukittinggi, hari itu juga -- meski belum menerima telegram dari Yogyakarta -- setelah mendengar berita radio, Yogyakarta jatuh, Sukarno, Hatta, dan Agus Salim ditangkap. Sjafruddin bersama Gubernur Sumatera Mr Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh tokoh pergerakan, mengadakan perundingan rahasia. Mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban. Di sinilah, mereka berinisiatif membentuk pemerintahan darurat.

Kabinet PDRI, yang dibentuk pada 22 Desember 1948, dipimpin Sjafruddin, yang saat itu berusia 37 tahun. Wakilnya, Teuku Mohammad Hassan merangkap Menteri Dalam Negeri/Menteri Agama, Sutan Mohammad Rasjid sebagai Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Lukman Hakim Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman, Ir. Mananti Sitompul Menteri Pekerjaan Umum.PDRI juga membentuk wilayah pemerintahan militer di Aceh, Tapanuli, Sumatra Timur, Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Mereka menggelorakan perlawanan.

Setelah kabinet disusun, sehari kemudian, 23 Desember, Sjafruddin menyampaikan pidato melalui radio, yang heroik, bahwa pemerintah Indonesia tidak bubar meski Sukarno-Hatta ditangkap. Siaran pidato radio tersebut ditangkap di radio Singapura dan disadap radio Belanda di Riau. Pidato tersebut juga menyebar ke internasional.Belanda bereaksi. Mereka mengatakan pemerintah itu tidak sah dan menyebut PDRI sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia. Sjafruddin dan pimpinan PDRI, diburu, bergerilya di hutan-hutan, sambil terus menyerang kepentingan Belanda. Tokoh-tokoh PDRI kerap tidur di semak belukar di pinggiran sungai Batanghari, kekurangan makanan.

PDRI dalam pimpinan tokoh-tokoh Masjumi saat itu, telah menyelamatkan Indonesia. Kini, tanyakan kepada genarasi muda, apakah mengetahui peran penting PDRI itu?Kuding -- nama kecil Sjafruddin, ayah Banten, ibu asal Minangkabau -- salah seorang tokoh besar bangsa ini. Ia Wakil Perdana Menteri, juga Menteri Keuangan pertama RI, pada 1946. Ketika memimpin Javasche Bank, Kuding mengubah bank tersebut menjadi Bank Sentral Indonesia pada 1953, kini Bank Indonesia. Untuk menghormati jasa Sjafruddin sebagai pendiri Bank Indonesia, pada 17 Agustus 2005, diresmikan Menara Sjafruddin Prawiranegara di Bank Indonenesia, Jl MH Thamrin, Jakarta.

Berpuluh tahun, peristiwa bersejarah PDRI dan Sjafruddin ini seperti diletakkan di tumpukkan buku paling bawah. Tak dianggap penting, bahkan dilupakan.Lebih ironis, pada masa Orde Baru, kehidupan keluarga Pak Sjaf -- seperti juga keluarga Pak Natsir, Pak Mohammad Roem, dan tokoh-tokoh Masjumi lainnya -- dipersulit. Beberapa kali Pak Syaf, yang masa tuanya bergerak di bidang dakwah, dilarang berceramah.

Pada Juni 1985, tokoh Masjumi ini diperiksa aparat karena isi khotbahnya pada Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. "Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah," kata Pak Sjaf.Setelah setengah Abad, peran PDRI itu tersembunyi dalam tanah sejarah bangsa ini, pada Selasa (19/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres 28/2006, menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang PDRI.

Setengah Abad, waktu yang lama untuk meletakkan kebenaran. Jika masih hidup, Pak Sjaf -- meninggal di Jakarta, 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun-- mungkin tak berharap gelar pahlawan, Baginya, berjuang untuk bangsa dan negara, bukan untuk meraih gelar pahlawan dan kedudukan.Namun sejarah haruslah diletakkan di tempatnya yang benar. Sejarah tak dapat disembunyikan, tidak dapat ditiadakan, karena kebenaran tidak pernah mati.