Tak Berkategori  

SKB di Padang Diminta Segera Berubah Jadi SNPF

Anggota Komisi II DPRD Padang Aprianto berdiskusi dengan Kepala SKB Wilayah I Padang serta sejumlah pamong belajar saat berkunjung ke SKB itu kemarin. (bambang)
Anggota Komisi II DPRD Padang Aprianto berdiskusi dengan Kepala SKB Wilayah I Padang serta sejumlah pamong belajar saat berkunjung ke SKB itu kemarin. (bambang)

PADANG – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Wilayah I Kota Padang yang sudah ada sejak 2014 lalu diharapkan menyesuaikan diri dengan Permendikbud No 4 Tahun 2016 khususnya pasal 6 yang mewajibkanberubah bentuk jadi satuan pendidikan non formal (SPNF). Paling lambat dua tahun sejak diundangkan, proses perubahan itu bisa disegerakan agar keberadaanya tidak ditutup.

“Usulan perubahan bentuk dari SKB jadi SPNF ini tengah diproses di Pemko,” ungkap Kepala SKB Wilayah I Kota Padang, Efni Rita W saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto ke SKB itu, Jumat (3/3).

Keberadaan SKB ini telah menciptakan 100 orang wirausahawan baru di Padang, terdiri dari usaha menjahit, salon, bengkel dan sejumlah usaha kecil lainnya.

Kontribusi SKB Wilayah I Padang ini untuk menciptakan usahawan baru, diapresiasi Aprianto yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) IV (Padang Timur dan Padang Selatan) ini.

Menurutnya, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, ternyata telah ikut menyukseskan salah satu program unggulan Mahyeldi-Emzalmi, menciptakan 10 ribu usahawan baru.

“Merujuk Permendikbud perubahan SKB jadi SPNF ini tinggal tahun ini saja lagi. Rugi kita jika tak diubah statusnya, karena kontribusinya dirasakan langsung masyarakat,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Berdasarkan Perwako No 2 Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013, SKB ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di Dinas Pendidikan Padang.

Dengan perubahan status ini, terang Aprianto, Pemko diharapkan juga menyiapkan lokasi baru bagi SKB, agar bisa menjalankan program dan kegiatannya secara lebih leluasa.

“Mencermati Permendikbud 4/2016 ini, untuk pengembangan diperluakan areal seluas 5 ribu meter persegi atau minimal 2 ribu meter persegi. Jika tanah ini dimiliki Pemko, maka bangunannya nanti akan dibangun pusat,” terangnya.

Karena, statusnya bukan UPT Pemko lagi melainkan sudah jadi kewenangan pusat. Gedung yang dibutuhkan seperti labor praktik, ruang belajar, kantor, aula, ruang produksi, penginapan bagi peserta pelatihan, semua biaya pembangunannya ditanggung pusat.

Hal ini dibenarkan Efni Rita W yang didampingi sejumlah pamong belajar (guru) SKB Wilayah I, Daniel, Polisman dan lainnya.

“Saat Mendikbud RI, Muhajir Effendi berkunjung ke sekolah kami awal 2017 ini, perubahan status ini juga diingatkannya. Menteri, mengapresiasi kinerja kami yang membina masyarakat marginal, agar lebih terangkat derajat hidupnya,” terang Efni Rita.

Data yang dilansir Depdikbud, terdapat 20 SKB di Sumbar, dimana sembilan di antaranya sudah berstatus SPNF. Yakni di Pasaman, Pasbar, Padangpariaman, Agam, Solok, Solsel, Limapuluh Kota, Tanahdatar dan Dharmasraya. Secara nasional, baru 144 SKB yang berstatus SPNF. (bang)